"Bahkan peraturan sering ditekak-tekuk, bisa diterapkan tebang pilih dan sering kali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan," tuturnya.
Pejabat rangkap market player
Baca Juga:
Ombak Tinggi Telan Nyawa Dua Mahasiswa UGM Saat KKN di Maluku Tenggara
Mantan menteri pendidikan itu mengungkap ada pejabat yang membuat kebijakan merangkap pengusaha atau market player. Menurutnya, hal tersebut akan ada jika institusi politik bersifat inklusif.
"Kalau pedagang, pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya," kata dia.
Pro investor raksasa
Baca Juga:
Polda Metro Jaya Diminta Usut Tuntas Laporan Dugaan KKN Proyek Rehabilitasi Gedung Sudin LH Jakarta Utara
Selain itu, Anies juga juga menyoroti masalah terkait ekonomi. Menurutnya perekonomian negara harus memberikan kesetaraan kesempatan, bukan hanya kepada investor-investor raksasa.
"Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapatkan peluang usaha lewat pembangunan jalan tol," tuturnya.
Ia berpendapat seharusnya infrastruktur mikro untuk infrastruktur jalan tak berbayar juga perlu disiapkan untuk pelaku usaha tengah ke bawah. Hal tersebut dia anggap sebagai ekonomi yang inklusif.
