"Bahkan peraturan sering ditekak-tekuk, bisa diterapkan tebang pilih dan sering kali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan," tuturnya.
Pejabat rangkap market player
Baca Juga:
Pelimpahan Laporan Dugaan KKN Perawatan Bangunan Gedung Dinas Teknis Jati Baru Mengendap di Kejari Jakpus
Mantan menteri pendidikan itu mengungkap ada pejabat yang membuat kebijakan merangkap pengusaha atau market player. Menurutnya, hal tersebut akan ada jika institusi politik bersifat inklusif.
"Kalau pedagang, pedagang saja, jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan, apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya," kata dia.
Pro investor raksasa
Baca Juga:
Dugaan KKN pada Proyek Peningkatan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Terminal Bus Senen Dilaporkan ke Gubernur DKI
Selain itu, Anies juga juga menyoroti masalah terkait ekonomi. Menurutnya perekonomian negara harus memberikan kesetaraan kesempatan, bukan hanya kepada investor-investor raksasa.
"Bagaimana perekonomian memberikan kesetaraan kesempatan bukan hanya kepada investor raksasa untuk mendapatkan peluang usaha lewat pembangunan jalan tol," tuturnya.
Ia berpendapat seharusnya infrastruktur mikro untuk infrastruktur jalan tak berbayar juga perlu disiapkan untuk pelaku usaha tengah ke bawah. Hal tersebut dia anggap sebagai ekonomi yang inklusif.
