Dan JokPro memiliki time frame untuk bekerja hingga Mei 2022, di mana 2 tahun sebelum 2024, Pilpres dan Pileg serentak akan dimulai tahapannya.
“Kita punya time frame sampai Mei tahun depan, karena kita melihat kira-kira jadwal Pemilu itu 2 tahun sebelum pencoblosanlah,” ujar dia.
Baca Juga:
Pemohon Uji Materi UU Pemilu Desak Percepatan Pelantikan Presiden Terpilih
Namun demikian, Qodari menambahkan, bukan berarti JokPro tidak bisa diakomodir.
Karena, amandemen UUD 1945 belum diketahui akan berkembang sampai mana dan bagaimana pengaruhnya terhadap pelaksanaan Pemilu.
“Bukan berarti JokPro tidak bisa diakomodasi dengan UUD dan UU yang sekarang. Kita kan nggak tahu amandemen itu seberapa jauh akan terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap Pemilu,” ujarnya.
Baca Juga:
Mahfud MD: Saya Lebih Baik dari Prabowo-Gibran, tetapi Rakyat Lebih Percaya Mereka
Demi Hindari Polarisasi Ekstrem
Sementara itu, Ketua Komunitas JokPro 2024, Baron Danardono Wibowo, mengatakan, salah satu alasannya mendeklarasikan duet Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 adalah demi menghindari polarisasi ekstrem dan menghilangkan politik identitas yang kerap muncul di Pemilu beberapa tahun terakhir.
