WahanaNews.co, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi wacana mengenai kemungkinan Partai Demokrat mendapatkan kursi menteri dalam pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Hasto menyampaikan peringatan bahwa saat ini Demokrat berperan sebagai partai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca Juga:
Korupsi APD Kemenkes, KPK Ungkap Satu Tersangka Beli Pabrik Air Minum Kemasan Rp60 Miliar
“Ya, posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi,” kata Hasto usai Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023), mengutip Kompas TV.
"Sikap sebagai pihak oposisi, sebagaimana yang tercatat dalam sejarahnya, adalah bagian yang penting dalam membangun demokrasi yang sehat, dengan berperan sebagai lawan dari pemerintahan yang ada. Tentu saja hal ini menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan," ujar Hasto.
Namun, Hasto menjelaskan bahwa situasinya akan berbeda jika Partai Demokrat secara resmi menyatakan bergabung dalam koalisi pemerintahan.
Baca Juga:
Skandal e-KTP Memanas Lagi, Dua Tersangka Baru Muncul
Namun, ada satu masalah yang perlu diperhatikan, menurut Hasto, yaitu bahwa hingga saat ini partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih memegang peran sebagai oposisi terhadap pemerintahan Jokowi.
Hasto menekankan bahwa PDIP sepenuhnya menyerahkan keputusan mengenai perombakan kabinet kepada Presiden Jokowi. PDIP tidak ingin ikut campur dalam hak prerogatif presiden.
Namun, dari sisi lain, Hasto menyatakan bahwa Jokowi biasanya akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, jika ingin melakukan perombakan kabinet.
