WahanaNews.co | Gelaran pemilihan presiden (Pilpres) 2024 masih jauh, namun pergerakan para elite partai politik (parpol) menjalin pertemuan semakin giat.
Hingga memunculkan sejumlah poros koalisi yang digadang-gadang bakal bertarung nantinya di Pilpres 2024.
Baca Juga:
Pilgub Kaltim: Pleno KPU Rudy-Seno Unggul dengan 55,7 Persen
Tokoh-tokoh yang akan diusung sebagai calon presiden (capres) 2024 mulai bermunculan di antaranya, seperti Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan tokoh-tokoh lainnya.
Seiring munculnya tokoh capres di publik, isu 'king maker' pun kembali merebak, Direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan memandang seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk jadi kandidat 'king maker' Pilpres 2024. Sebab Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai Capres.
"Saya kira memang Pak Jokowi kan tidak mungkin lagi mencalonkan lagi ya. Wacana 3 periode nampaknya sudah cukup berat. Jadi apa secara politik yang diperlukan Pak Jokowi sekarang, yang paling pokok adalah saya kira satu bagaimana dia menjadi king maker," kata Djayadi dalam diskusi Total Politik, di Jakarta, Minggu (3/7).
Baca Juga:
Permintaan Bawaslu, KPU Jatim Tahan Rekapitulasi Suara Kota Surabaya
Djayadi melanjutkan, biasanya sosok incumbent atau petahana cenderung menjaga posisi kepada siapapun kandidat calon presiden nantinya. Tetapi, untuk posisi Jokowi seharusnya berbeda, karena perlunya peran pemerintah dalam menentukan sosok kandidat yang tepat.
Pasalnya, sosok kandidat Capres 2024 yang tepat berkaitan dengan dua hal. Pertama soal sejumlah progres pertama proyek strategis yang menjadi warisan politik dari pemerintah saat ini.
"Karena orang khawatir kalau dilanjutkan orang yang dianggap tidak mengerti betul apa yang diinginkan Jokowi, (proyek strategis) tidak berlanjut dengan berbagai alasan," kata dia.
Kedua sosok Jokowi seharusnya bisa menjadi king maker karena telah memiliki pengaruh memenangkan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Meski Jokowi bukan sosok pimpinan parpol secara struktural.
Djayadi menambahkan kemampuan Jokowi mempertahankan situasi ekonomi di tengah ancaman krisis juga bisa menjadi daya tawar peluang sebagai sosok king maker nantinya.
"Untuk itu menjadi king maker, bagi Jokowi yakni meningkatkan leveragenya daya tawarnya. Daya tawarnya itu ada di ke manapun, dia mempertahankan situasi ekonomi di tengah ancaman krisis ekonomi itu," kata Djayadi.
Berdampak ke PDIP
Menurut Djayadi, jika sosok Jokowi berhasil menjadi king maker saat Pilpres 2024 nanti, akan berdampak kepada PDIP.
"Makin baik daya tawar Pak Jokowi. Makin tinggi kan, PDIP. Karena kalau daya tawar PDIP makin tinggi, maka fungsi king maker akan lebih besar kepada Pak Jokowi. Karena pilihan utama Pak Jokowi kan akan ke PDIP," ujar dia.
Apabila ke depan Jokowi masuk dalam kandidat sosok king maker, hal tersebut akan menjadi kekuatan untuk kemenangan di Pilpres 2024 nanti. Termasuk berimbas kepada suara pengaruh partai politik.
"Karena posisinya sebagai king maker itu bisa membantu partai dalam memenangkan baik Pilpres dan Pileg 2024 nanti. Barangkali begitu cara membacanya," tandasnya.
Isu King Maker awalnya muncul tatkala berlangsungnya Pertemuan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Wakil Presiden ke-10 Jusuf Kalla (JK) di Cikeas. Disusul dengan Pertemuan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Ketum NasDem Surya Paloh.
Pertemuan SBY dengan JK di Cikeas, dinilai untuk mengalahkan PDI Perjuangan. Terlebih, di hari itu Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketum NasDem Surya Paloh.
Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira berujar, rakyat tidak memilih para tokoh untuk menjadi 'king maker'. Tetapi, rakyat pilih calon presiden pada 2024.
"Rakyat kan tidak pilih para tokoh-tokoh yang sedang berambisi jadi 'King Maker'. Rakyat akan pilih capres, toh," kata Andreas kepada merdeka.com, Selasa (28/6).
Andreas memahami, soal pertemuan SBY dan JK itu. Dia berkata, semua ingin menang pada Pilpres 2024.
"Namanya kontestasi pilpres ya pasti semua juga ingin menang. Tapi sampai sekarang belum ada capresnya tuh," ucapnya.
Andreas tidak khawatir soal anggapan PDIP ditinggal sendiri tanpa rekan koalisi. Justru, kata dia, banyak parpol lain yang ingin berkoalisi dengan PDIP.
"Faktanya, banyak yang pengen tuh, berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Malah sudah pada deg-degan tunggu diajak berkomunikasi," ucapnya.
"Kalau enggak percaya, tanya saja ke teman-teman petinggi partai," kata Andreas.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai, pertemuan Presiden ke-6 RI SBY dengan Wakil Presiden ke-10 JK di Cikeas, Bogor demi kepentingan pemilu 2024. Adi menduga, pertemuan dua tokoh tersebut untuk menyatukan visi yakni mengalahkan PDI Perjuangan.
Adi mengatakan, semakin kuatnya sinyal tersebut karena pertemuan antara SBY dengan JK bersamaan dengan pertemuan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
“Kenapa saya sebut untuk kepentingan 2024. Pertama, NasDem menominasikan Anies Baswedan sebagai kandidat capres dan itu pilihan paling realitas untuk NasDem.”
"Karena kalau Ganjar pasti bentrok dengan PDIP. Kalau Andika Perkasa pasti diprotes publik sebagai jenderal aktif yang tak boleh berpolitik. Maka pilihan rasional adalah Anies," kata Adi Prayitno, dalam diskusi di Jakarta, Jumat (24/6).
Menurutnya, bila NasDem mengusung Anies sebagai capres, maka Demokrat pasti akan tertarik untuk bergabung. Adi menyakini hal itu sudah dipastikan bahwa poros tersebut mampu mengalahkan PDI Perjuangan.
"Ketika Anies (diusung) maka Demokrat tertarik bergabung, kenapa? tentu kepentingannya sama ingin mengalahkan dominasi PDIP yang dua periode memenangkan pertarungan," ucapnya.
"Artinya ketika NasDem mengusung nama seperti Anies secara tidak langsung kan ingin bikin front terbuka dengan PDIP. Bahkan dengan pemerintah," sambung Adi Prayitno.
Sebab, jika pertemuan SBY-JK hanya romantisme sahabat lama, maka tidak perlu bertemu langsung di kediaman SBY.
"Dalam konteks itulah JK adalah mentor utamanya Anies Baswedan karena momen pertemuan dengan SBY dan JK bersamaan dengan pertemuan AHY NasDem itulah yang semakin menebalkan bahwa JK dan SBY pasti bicara tentang Demokrat bergabung dengan NasDem," paparnya.
"Dan tentu saja mengusung Anies Baswedan dan sangat mungkin AHY disodorkan sebagai cawapresnya," tambah Adi Prayitno. [rin]
