WAHANANEWS.CO, Jakarta - Efisiensi bahan bakar minyak (BBM) di sektor pertahanan kini jadi sorotan, bukan sekadar penghematan, melainkan strategi menjaga kekuatan militer di tengah tekanan global terhadap pasokan energi.
Rabu (25/3/2026) -- Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai langkah efisiensi BBM oleh Kementerian Pertahanan mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola logistik pertahanan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan di tengah dinamika energi global.
Baca Juga:
Pemkab Karawang Bahas Rencana Kerja 2026, Fokus Program Prioritas dan Tata Kelola Pemerintahan
"Saya sebagai anggota Komisi I DPR RI melihat situasi ini dalam dua perspektif yaitu kesiapan operasional dan efektifitas efisiensi," kata Amelia di Jakarta.
Ia menjelaskan bahwa penggunaan BBM pada alat utama sistem pertahanan (alutsista) tidak hanya berkaitan dengan konsumsi energi, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesiapan tempur, frekuensi latihan, serta mobilitas satuan di lapangan.
"Oleh karena itu, efisiensi tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan yang berpotensi menurunkan kesiapan TNI," kata dia.
Baca Juga:
Pemkab Karawang Targetkan 100 Ribu Kunjungan Wisatawan Selama Libur Lebaran 2026
Menurutnya, efisiensi penggunaan kendaraan dinas dapat dilakukan melalui optimalisasi pemakaian, digitalisasi pemantauan konsumsi BBM, serta penerapan standar operasional yang lebih disiplin.
"Efisiensi dapat dilakukan melalui optimalisasi penggunaan, digitalisasi monitoring konsumsi BBM, serta penerapan standar operasional yang lebih disiplin," ujarnya.
Sementara itu, untuk alutsista, pendekatan efisiensi dinilai harus lebih teknis, mencakup peningkatan efisiensi mesin, modernisasi sistem, hingga pengaturan siklus operasional yang tetap menjaga kesiapsiagaan.
