WAHANANEWS.CO, Jakarta - Wacana work from home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM akibat konflik Timur Tengah menuai respons dari Partai Golkar yang meminta pemerintah tidak gegabah dan melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan.
Selasa (17/3/2026) -- Partai Golkar melalui Kapoksi Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menekankan bahwa kebijakan WFH harus dianalisis secara komprehensif, termasuk mempertimbangkan berbagai skenario lain dalam merespons dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
Baca Juga:
PAN Dukung Prabowo, Setuju Gaji Menteri Dipotong dan WFH Diterapkan
"Wacana tersebut harus dikaji secara menyeluruh sebelum diterapkan. Termasuk juga opsi dan skenario lainnya dalam merespon perang di Timur Tengah," kata Ahmad Irawan.
Ia menilai langkah penghematan seperti WFH merupakan kebijakan jangka pendek, sementara hal utama yang perlu dijaga adalah stabilitas pasokan energi serta pengendalian inflasi nasional.
"Paling penting adalah menjaga ketersediaan pasokan energi dan pengendalian inflasi," ujarnya.
Baca Juga:
Hakim PN Depok Gugat KPK, Praperadilan Soal Penyitaan Mengemuka
Ahmad mengusulkan agar kebijakan WFH diprioritaskan di wilayah dengan konsumsi BBM tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang menyumbang sekitar 30 persen konsumsi nasional dari kawasan megapolitan.
"Misalnya pertimbangan wilayah yang konsumsi BBM-nya tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Banten yang menurut data konsumsi BBM 30 persen nasional disebabkan wilayah megapolitan," jelasnya.
Menurutnya, daerah lain tidak harus mengikuti kebijakan tersebut dan perlu dilakukan perhitungan matang termasuk dampak ekonominya terhadap masyarakat dan pelaku usaha.
"Daerah lain mungkin saja tidak harus WFH seperti di tiga wilayah tersebut. Jadi harus dihitung betul, termasuk dampak ekonominya," lanjutnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu dan menempatkan WFH sebagai kebijakan yang bersifat sementara atau darurat.
"WFH juga harus dilihat sebagai respon darurat, artinya sementara saja," kata dia.
Ahmad menambahkan pentingnya komunikasi kepada publik agar masyarakat dan pelaku usaha memahami alasan kebijakan tersebut secara psikologis.
"Jadi secara psikologis rakyat dan pelaku usaha juga harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai langkah langkah yang akan diambil," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti langkah adaptif sejumlah negara dalam menghadapi dampak konflik di Asia Barat atau Timur Tengah, salah satunya Pakistan yang mengambil kebijakan penghematan ekstrem.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026), dengan menegaskan pentingnya langkah proaktif menghadapi situasi global yang tidak menentu.
Ia mencontohkan Pakistan yang menerapkan WFH secara luas baik di sektor pemerintahan maupun swasta, serta memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures," katanya.
Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap kondisi yang dianggap darurat, mirip dengan situasi saat pandemi COVID-19.
"Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50 persen bekerja dari rumah," ujar Prabowo.
Selain itu, Pakistan juga memangkas gaji pejabat negara dan anggota parlemen untuk dialihkan membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," lanjutnya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
