WahanaNews.co, Jakarta - Hakim Mahkamah Konstitusi, Asrul Sani, mengajukan pertanyaan kepada empat menteri yang hadir sebagai saksi ahli dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).
Asrul Sani ingin mengetahui di mana saja anggaran Program Bantuan Sosial (Bansos) terdapat di berbagai kementerian. Ia merasa heran karena banyak kementerian yang memiliki alokasi anggaran untuk Bansos.
Baca Juga:
PTUN Menangkan Anwar Usman, Waka Komisi III DPR RI: Putusan MKMK Cacat Hukum
Selanjutnya, Asrul menyatakan bahwa ia tidak mengetahui dengan pasti menteri mana yang bertanggung jawab dan memiliki fungsi dalam mengelola program Bansos.
Pertanyaan tersebut diajukan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, dan Menko Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Selain Airlangga dan Muhadjir, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini juga hadir sebagai saksi.
Baca Juga:
PTUN Jakarta Kabulkan Gugatan Anwar Usman, Batalkan SK Jabatan Ketua MK Suhartoyo
Asrul mengungkapkan rasa kagetnya karena banyaknya tuduhan bahwa menteri yang berasal dari partai yang tergabung dalam pasangan calon 02 Prabowo-Gibran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Bansos.
Namun, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa ada sejumlah menteri yang terkait dengan Pasangan Calon 01 Anies-Muhaimin dan Pasangan Calon 03 Ganjar-Mahfud yang juga turut bertanggung jawab dalam pengelolaan Bansos.
“Selama ini terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan Perlinsos atau Bansos ini adalah Menteri-Menteri yang partainya terasosiasi dengan Paslon 02," ujar Hakim MK, Arsul Sani, melansir Tribunnews, Sabtu (7/4/2024).
"Padahal sekilas saya lihat Perlinsos atau Bansos ini kan juga ada di Kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi Paslon-Paslon yang lain, baik Paslon 01 maupun Paslon 03,” lanjutnya.
Seperti diketahui bahwa Bansos disebut menjadi penyebab kecurangan di Pilpres 2024. Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menilai penyaluran Bansos yang dilakukan Presiden Jokowi demi kemenangan Prabowo-Gibran.
Anggaran Bansos Naik Saat Pemilu 2024
Asrul Sani juga menanyakan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait anggaran Bansos di Pemilu 2024.
Asrul menjelaskan bahwa anggaran Bansos mengalami lonjakan saat pandemi Covid 19.
Ia merinci bahwa pada tahun 2021 anggaran Bansos Rp 498 triliun, tahun 2022 Rp 468 triliun,
Lalu pada tahun 2023 anggaran Bansos nmenjadi Rp 443 triliun.
Pada tahun 2024, pandemi covid 19 sudah selesai, anggaran anik kembali menjadi Rp 496 triliun. Asrul tak menampik memang alasan pemerintah terkait El Nino.
Namun, ia memastikan bahwa anggaran tersebut apakah berkaitan dengan Pemilu 2024.
Keterangan Menteri Untungkan Prabowo-Gibran
Tuduhan yang diajukan oleh tim hukum pasangan calon Ganjar-Gibran dan tim hukum pasangan calon Anies-Muhaimin terkait bantuan sosial (bansos) pemerintah yang diduga mempengaruhi Pilpres 2024 telah dibantah dalam sidang MK. Hal ini didasarkan pada keterangan empat menteri.
Sebelumnya, tim hukum pasangan calon Anies-Muhaimin dan pasangan calon Ganjar-Mahfud telah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memanggil menteri dan Presiden Jokowi untuk memberikan keterangan.
Namun, Ketua MK, Suhartoyo, menegaskan bahwa pemanggilan tersebut tidak berarti bahwa MK memenuhi permintaan dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD sebagai pemohon, yang sebelumnya telah meminta agar sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil oleh Mahkamah.
Mengenai keterangan empat menteri tersebut, tim hukum Prabowo-Gibran, yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra, memberikan tanggapan setelah sidang MK mendengarkan kesaksian dari keempat menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat (5/4/2024).
Yusril menilai pemohon gagal dalam narasi petitum yang memohon pasangan calon Prabowo-Gibran didiskualifikasi dan minta pemilu diulang.
"Hari ini jelas sekali Menkeu, Mensos, dan 2 Menko menyatakan tidak ada penyalahgunaan bansos," kata Yusril.
Lebih lanjut Yusril sampaikan persidangan telah menjawab pertanyaan hakim soal bansos, bantuan penyediaan dana tersebut tidak mengandung titipan politik, melainkan berkaitan tugas pokok kementerian.
"Kesimpulan saya meski sidang ini belum berakhir, insya Allah keputusan pada 22 April, dan tidak ada satupun dari yang didalilkan dibuktikan, Majelis hakim akan menolak pemohon," kata Yusril.
Diketahui, empat menteri di Kabinet Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam lanjutan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024, Jumat (5/4/2024).
Keempat menteri itu diundang MK atas dua permohonan Perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Perkara Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang dimohonkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Para menteri ini dimintai keterangan oleh Mahkamah berkaitan dengan dalil-dalil permohonan mengenai adanya hubungan pemberian bantuan sosial (bansos) dengan pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu 2024.
Keempat menteri kabinet Indonesia Maju yang dihadirkan di persidangan MK itu ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.
Penjelasan Tri Rismaharani
Mensos Tri Rismaharini mengatakan, Kemensos mendapatkan anggaran sebesar Rp87,2 triliun pada tahun anggaran 2023.
Dari jumlah tersebut, 98,65 persen atau Rp 86,1 triliun digunakan untuk program perlinsos dan sisanya merupakan anggaran untuk dukungan manajemen kementerian.
Sedangkan, untuk tahun anggaran 2024, total anggaran Kemensos mencapai Rp79,214 triliun. Dari total anggaran tersebut, 95,46 persen atau Rp75,61 triliun untuk alokasi bansos
“Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp87.275.374.140.000 menjadi Rp79.214.083.464.000,” kata Risma.
Dalam kesempatan itu, Mensos Tri Rismaharini menjawab pertanyaan hakim Arief Hidayat soal penyaluran bansos beras.
Dalam kesempatan itu ia menjelaskan alasan mengapa Kementerian Sosial (Kemensos) tidak lagi menjadi pihak yang menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras.
“Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan pangan beras?” tanya Arief dalam persidangan di Gedung MK, Jakarta Pusat.
“Ada, Bapak,” jawab Risma.
“Waktu itu yang menyalurkan siapa?” tanya Arief lagi.
“Dulu Kementerian Sosial, Bapak,” jawab Risma.
Risma membantah dirinya menjadi alasan mengapa Kemensos tidak lagi bertindak sebagai penyalur bansos beras pemerintah.
Menurutnya, ada penyebab lain atas hal ini.
“Lalu setelah Ibu jadi menteri, (penyaluran bansos) digeser ke kepala Bapanas (Badan Pangan Nasional)?” tanya hakim Arief.
“Bukan, bukan, Bapak. Mungkin saya perlu jelaskan,” jawab Risma.
“Iya, itu perlu dijelaskan supaya klir,” lanjut Arief.
Risma lantas menerangkan bahwa hal ini ada kaitannya dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2020 terkait dispute (perselisihan) harga.
Saat itu, politisi PDI Perjuangan tersebut ingin supaya nilai bansos beras disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET).
Tetapi, hal itu tidak terealisasi karena bansos beras harus menggunakan cadangan beras pemerintah (CBP).
“Kalau saya menggunakan HET atau harga pasar saya mau dan tidak ada biaya bungkus."
"Kemudian ternyata enggak bisa, harus menggunakan dana CPB,” jelas Risma.
“Kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan kalau menggunakan harga CPB, saya sampaikan begitu,” lanjutnya.
“Karena ada persoalan, kemudian Ibu sendiri yang menyatakan keberatan, terus kemudian oleh Bapak Presiden digeser penanganannya ke kepala Bapanas?” tanya hakim Arief.
“Saya tidak tahu, mohon maaf saya tidak tahu ke mananya,” jawab Risma.
Risma pun menegaskan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai menteri, Kemensos tidak lagi menyalurkan bansos dalam bentuk barang.
“Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang,” tandasnya.
Penjelasan Menko PMK Muhadjir Effendy
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, dalam pemaparannya menyebut, pelaksanaan program bansos oleh pemerintah seringkali dikaitkan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Namun, dia mengatakan, pemberian bansos yang dilakukan pemerintah sudah direncanakan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pelaksanaan pesta demokrasi, yang ditujukan untuk mencegah kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem.
“Kami memahami apabila tugas dan fungsi kami untuk mengkoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan pelaksanaan program di lapangan kemudian dikait-kaitkan dengan pesta demokrasi beberapa waktu yang lalu. Namun perlu kami tegaskan bahwa pelaksanan program-program tersebut di atas sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan dan sekaligus menurunkannya dan serta menghapus kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir di hadapan delapan hakim konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.
Muhadjir menyebutkan, angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, sedangkan targetnya ditetapkan di kisaran angka 6,5 sampai 7,5 persen.
Sementara angka kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 berada di angka 1,12 persen, sedangkan targetnya nol persen. Angka kemiskinan ekstrem tersebut hanya turun 0,92 persen dari angka kemiskinan ekstrem pada 2022 sebesar 2,04 persen.
Dia mengatakan, program perlindungan sosial (perlinsos) yang disetujui DPR RI dengan alokasi anggaran sebesar Rp496,8 triliun.
Program perlinsos yang dijalankan Kemenko PMK, antara lain subsidi, bantuan sosial, dan jaminan sosial.
Untuk bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah (CPP) yang digelontorkan kepada masyarakat dalam periode Januari – Juni 2024 sebagai perpanjangan program 2023 untuk memitigasi bencana El Nino dan menjaga daya beli masyarakat.
Bantuan ini bukan bagian dari bansos reguler dan dikelola Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Penjelasan Menkeu Sri Mulyani
Di samping itu, Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran bansos pada periode Januari-Februari 2024 senilai Rp12,8 triliun yang digunakan untuk penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan kartu sembako bagi 18,7 juta KPM.
Realisasi subsidi dan belanja lain mencapai Rp15,3 triliun dan realisasi perlinsos lainnya Rp9,8 triliun.
Sri mengeklaim, tidak terdapat perbedaan pola realisasi anggaran perlinsos dalam enam tahun terakhir yaitu 2019-2024, kecuali pada 2023 karena terdapat perbedaan signifikan pada realisasi bansos dari Kementerian Sosial.
Bansos Kemensos yang cukup rendah pada dua bulan pertama dikarenakan adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan.
Di sisi lain, dia menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan sebelum penetapan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024.
APBN telah disusun sejak awal 2023. Pagu anggaran bansos pada 2024 sebagaimana tertuang dalam APBN KITA edisi Maret 2024 senilai Rp152,30 triliun, naik sekitar 6,08 persen dari pagu anggaran bansos yang disediakan untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 143,57 triliun.
Adapun realisasi pencairannya sampai Februari 2024 atau bulan saat penyelenggaraan pemilu pada 14 Februari 2024, sebesar Rp 22,53 triliun, naik hingga 134,86 persen dari realisasi pada Februari 2023 senilai Rp 9,58 triliun.
“Apabila linimasa penyusunan APBN 2024 disandingkan dengan proses tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden 2024 yang dilakukan oleh KPU, waktu penetapan UU APBN 2024 telah selesai bahkan sebelum waktu penetapan paslon capres dan cawapres,” jelas Sri Mulyani.
Penjelasan Airlangga Hartarto
Dalam sidang itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada menteri yang akan menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Arahan Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya,” ucap Airlangga Hartarto.
“Arahan khusus tidak ada, jelas kan, sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri.”
Airlangga lebih lanjut pun bersyukur, pemberian keterangan dalam sidang di MK berjalan dengan lancar. “Alhamdulillah sidang berjalan lancar dan penjelasan dari menteri-menteri tadi sudah jelas terkait dengan apa yang diharapkan oleh hakim majelis,” ujar Airlangga.
Tidak hanya itu, Airlangga menuturkan tadi menteri-menteri dalam sidang juga menyampaikan bahwasanya pembahasan mengenai bansos yang disalurkan kepada masyarakat ada di dalam rapat kabinet maupun rapat terbatas.
“Tadi kan sudah dijawab, bahwa seluruh pembahasan itu dirapatkan di dalam rapat kabinet, baik itu rapat terbatas, maupun rapat internal, jadi jelas ini hasil rapat kabinet,” tegas Airlangga.
Airlangga menyampaikan bahwa distribusi bantuan sosial (bansos) secara aktif oleh pemerintah didorong oleh upaya mitigasi terhadap dampak bencana El Nino yang terjadi dari akhir tahun sebelumnya hingga awal tahun 2024.
Kondisi ini terjadi karena dampak El Nino mengganggu produksi pangan di beberapa wilayah, terutama pada tanaman padi, yang mengalami kendala dalam penanaman dan penjadwalan.
Akibatnya, harga beras dan pangan secara global meningkat, yang berdampak langsung pada kelompok masyarakat miskin dan rentan.
"Selama periode ini, produksi padi menurun, harga beras dunia meningkat, dan inflasi juga meningkat. Ini menjadi salah satu alasan utama untuk memberikan bansos terkait El Nino dan kebutuhan pangan," ujar Airlangga.
Ia menambahkan bahwa jika dampak El Nino tidak segera ditangani, akan terjadi peningkatan inflasi pangan yang terus meningkat sejak Juli 2023 dan mencapai puncaknya pada Maret 2024, mencapai 10,33 persen year on year (YoY).
Oleh karena itu, bantuan sosial ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi potensi peningkatan kemiskinan serta kemungkinan perlambatan ekonomi.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
