WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS memicu perhatian publik, namun dinilai harus ditempatkan secara jernih sebagai tindakan oknum, bukan mencerminkan institusi.
Rabu (25/3/2026) -- Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram Profesor Kadri menilai kasus tersebut perlu dipandang secara proporsional agar tidak berkembang menjadi stigma terhadap institusi tertentu.
Baca Juga:
Pemkab Karawang Bahas Rencana Kerja 2026, Fokus Program Prioritas dan Tata Kelola Pemerintahan
“Menurut saya persoalan ini kita letakkan sebagai oknum."
Ia menegaskan bahwa tindakan individu tidak seharusnya ditarik menjadi representasi lembaga, karena hal tersebut berpotensi menimbulkan penilaian yang tidak adil.
"Tidak bisa ditarik ke institusi."
Baca Juga:
Pemkab Karawang Targetkan 100 Ribu Kunjungan Wisatawan Selama Libur Lebaran 2026
Menurutnya, pendekatan yang tidak proporsional justru berisiko memicu pembentukan opini publik yang merugikan institusi TNI yang selama ini memiliki kepercayaan tinggi dari masyarakat.
"Tidak bijak."
Ia mengingatkan bahwa penggiringan opini dapat berujung pada delegitimasi institusi yang seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan oleh satu kasus.
"Harus diletakkan sebagai oknum,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kadri menilai di era keterbukaan informasi saat ini, masyarakat sangat mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu utuh sehingga kejelasan informasi menjadi sangat penting.
“Saya takutnya, persoalan ini digiring sebagai pembunuhan karakter institusi yang selama ini menjadi kebanggaan."
Ia menambahkan bahwa konsistensi dan transparansi komunikasi publik menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
"Jangan sampai karena kasus ini ada delegitimasi terhadap institusi yang harusnya diperkuat,” katanya.
Dalam perspektif komunikasi, langkah TNI yang membuka informasi secara terang dinilai sebagai strategi yang tepat untuk mencegah kesimpangsiuran informasi di tengah publik.
"TNI sudah berani jelaskan ini secara transparan."
Ia menjelaskan bahwa pesan yang tidak jelas akan menimbulkan interpretasi berbeda di masyarakat sehingga kepastian informasi sangat dibutuhkan.
"Dalam komunikasi, sesuatu yang samar membuat publik tidak menangkap utuh pesan yang ada."
Menurutnya, publik saat ini menunggu kejelasan sikap dan informasi yang konsisten dari institusi terkait.
"Kepastian pesan penting."
Ia juga menilai bahwa TNI telah menunjukkan sikap terbuka dalam penanganan kasus dengan mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
"Ini sedang ditunggu publik,” jelasnya.
Di sisi lain, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai memperkuat upaya penyelesaian kasus secara adil.
“Pernyataan Pak Prabowo sebagai presiden tegas."
Ia menegaskan bahwa setiap pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
"Siapa yang bersalah harus dihukum."
Menurutnya, latar belakang Presiden sebagai sosok militer turut memperkuat pesan ketegasan dalam penegakan hukum.
"Presiden dengan latar belakang militer, menunjukkan sikap tegas."
Ia berharap aparat penegak hukum dapat menerjemahkan sikap tersebut secara serius dalam proses penanganan kasus.
"Ini harus benar diterjemahkan serius oleh aparat yang memproses kasus ini,” katanya.
Dengan demikian, Kadri optimistis institusi TNI akan menyelesaikan kasus ini secara profesional serta tidak mentoleransi pelanggaran hukum di internalnya.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
