WahanaNews.co | Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal
TNI (Purn) Moeldoko, menjawab tudingan Ketua Umum DPP
Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahwa ada pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang
akan meng-"kudeta" kepemimpinannya di Partai
Demokrat.
Tudingan Partai Demokrat itu, awalnya, memang hanya menjelaskan adanya gerakan politik yang melibatkan pejabat di
lingkaran Presiden Jokowi dan ingin merebut kekuasaan pimpinan Demokrat secara
inkonstitusional.
Baca Juga:
PM Kabur, Presiden Bangladesh Bebaskan Pemimpin Oposisi Khaleda Zia
Belakangan, diungkap bahwa sosok yang
dimaksud adalah Moeldoko.
Moeldoko pun menasihati AHY bahwa
sebagai seorang pemimpin sebaiknya harus kuat dan tidak mudah baperan (bawa
perasaan).
"Saran saya ya, menjadi seorang
pemimpin harus kuat. Jangan mudah baperan, jangan mudah terombang ambing, dan
seterusnya. Ya, kalau anak buahnya tidak boleh pergi ke mana-mana,
ya diborgol saja," kata Moeldoko, saat memberikan keterangan pers
melalui aplikasi Zoom pada Senin
(1/2/2021).
Baca Juga:
Pemimpin Kota Sibolga Membimbing Pegawai Menuju Sukses
Ia mengaku sebenarnya sedang
mempersiapkan diri untuk menjawab tudingan AHY pada Selasa (2/2/2021).
Langkah itu ditempuh agar tidak
terkesan dirinya terlalu reaktif menjawab tudingan yang sebenarnya belum
diketahui kebenarannya.
Namun, hal itu diurungkannya, karena merasa bahwa setiap kali ada isu politik di negeri ini,
apalagi menyangkut partai politik, Presiden Jokowi maupun Istana sering dijadikan sebagai sasaran.
Moeldoko membantah keterlibatan Istana
terkait tudingan adanya upaya mendongkel kepengurusan Partai Demokrat.
"Kalau ada istilah kudeta, ya kudeta
itu dari dalam, masak dari luar," demikian Moeldoko.
Ia mengatakan, Presiden
Joko Widodo dalam hal ini tak tahu menahu tentang urusan ini.
"Dalam hal ini, saya
mengingatkan, sekali lagi jangan dikit-dikit Istana. Dan jangan ganggu Pak
Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tak tahu menahu sama
sekali," kata Moeldoko.
Sebagai pembantu Presiden Jokowi,
Moeldoko menyatakan bahwa selalu bersikap terbuka terhadap siapa pun yang ingin
bertemu dengannya.
Pintu rumahnya selama 24 jam terbuka
untuk orang datang berkunjung.
"Saya mantan Panglima TNI. Tapi,
saya tidak memberi batas dengan siapapun. Apalagi di rumah ini, mau datang jam
berapa, terbuka 24 jam bagi siapa pun. Secara bergelombang mereka datang
berbondongbondong, ya kita terima. Konteksnya apa, saya juga
tidak mengerti," jelas dia.
Dalam pertemuan dengan banyak orang,
diakuinya mendengar berbagai macam cerita yang disampaikan para tamu yang
menemuinya.
"Dari ngobrol-ngobrol itu
biasanya saya awali dari pertanian, karena memang saya suka pertanian," katanya.
Di tengah perbincangan itu, Moeldoko
mengaku sempat menguping soal adanya masalah yang sedang menimpa internal
Demokrat yang kini dipimpin AHY.
Meski tak menjelaskan secara rinci,
dia mengaku sangat sedih mendengar adanya masalah tersebut.
"Berikutnya curhat tentang
situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. berikutnya yaudah dengerin
aja. Saya sih sebetulnya prihatin melihat situasi itu. Karena saya juga bagian
yang mencintai Demokrat," tutur dia.
Keputusannya untuk segera angkat bicara itu karena dirinya sempat disebut-sebut menjadi orang yang akan menggulingkan
kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY.
Sebelumnya, AHY membeberkan soal indikasi aksi "kudeta" di Partai Demokrat yang kini
dipimpinnya.
Dia mengklaim ada lima orang yang
dianggap menjadi pelaku yang ingin menggulingkan kekuasannya.
Pernyataan itu disampaikan AHY lewat
pidato yang disiarkan secara Live
melalui kanal YouTube miliknya, Agus Yudhoyono, berjudul "Konferensi Pers Ketua Umum Partai Demokrat Agus
Harimurti Yudhoyono" pada Senin (1/2/2021) siang.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini
ada lima orang terdiri dari satu kader Demokrat aktif, satu kader yang sudah
enam tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah sembilan tahun
diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat
korupsi, dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang
lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi
pemerintahan," ungkap AHY. [dhn]
