Lebih lanjut, Umbu menyoroti kecenderungan negara yang kerap menggunakan pendekatan mediasi dan Restorative Justice (RJ) dalam kasus-kasus intoleransi.
Menurutnya, pendekatan semacam itu justru menimbulkan ilusi keadilan.
Baca Juga:
Respons Sorotan Prabowo, Bahlil Siap-siap Sapu Bersih 1.000 Tambang Ilegal
“Apa ini artinya, pelaku intoleransi bisa bebas asal bilang maaf?” sindirnya.
Ia bahkan mendesak langsung Menteri HAM untuk membatalkan rencana menjadi penjamin.
“Saya minta Menteri HAM segera membatalkan rencana menjadi penjamin. Kalau ini dibiarkan, Indonesia mau jadi apa? Negara hukum atau negara yang tidak aman bagi minoritas?"
Baca Juga:
Kejati Sumut Gelar Upacara HUT ke-80 RI, Wakajati Pimpin Upacara
Umbu pun menyatakan bahwa DPR akan mengawal ketat kasus ini agar tidak berakhir dalam kompromi politik yang merugikan korban.
“Sudah terlalu sering kasus serupa terjadi. Pembubaran ibadah, pengusiran, perusakan rumah ibadat, dan semuanya selalu berhenti di tengah jalan karena negara takut bersikap tegas,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan KemenHAM dalam kabinet Prabowo semestinya menjadi penegak prinsip keadilan yang berpihak kepada korban, bukan pelaku.
