Selain itu, KPK menekankan pentingnya memperjelas SOP dan SLA dalam penetapan mitra yayasan atau SPPG, serta memastikan proses seleksi, verifikasi, dan validasi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Pengawasan keamanan pangan juga perlu diperkuat melalui pelibatan aktif Dinas Kesehatan dan BPOM dalam sertifikasi, inspeksi dapur, dan pengawasan mutu makanan.
Baca Juga:
Tragis! Anak di Bitung Bunuh Ibu Kandung Gegara Ditegur Mandi Terlalu Lama
KPK turut mendorong pembangunan sistem pelaporan dan verifikasi keuangan yang baku guna mencegah laporan fiktif, mark up, serta penyimpangan pencairan dana.
Terakhir, penetapan indikator keberhasilan MBG yang terukur disertai pengukuran baseline status gizi dan capaian penerima manfaat dinilai penting sebagai dasar evaluasi dampak program secara berkelanjutan.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
