"Ketidakpastian kebijakan, volatilitas pasar serta menurunnya kepercayaan pelaku usaha menjadi konsekuensi nyata yang harus dihindari," ujar Anthony.
Ia menegaskan bahwa Indonesia saat ini membutuhkan suasana politik yang kondusif agar agenda pembangunan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan daya saing nasional dapat berjalan optimal.
Baca Juga:
KPK Periksa 4 Saksi di Malang, Kasus Pemerasan RPTKA Kemnaker Kian Terkuak
Lebih jauh, ia menyebut bahwa sistem demokrasi Indonesia telah menyediakan berbagai saluran formal untuk melakukan koreksi terhadap pemerintah, mulai dari mekanisme parlemen, partisipasi publik, hingga kebebasan berpendapat yang dijamin undang-undang.
Anthony juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan pengamat, untuk mengedepankan narasi yang konstruktif dan solutif, bukan provokatif yang berpotensi memicu disrupsi.
"Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus dikelola dengan tanggung jawab agar tidak berkembang menjadi disrupsi sosial maupun ekonomi," kata dia.
Baca Juga:
DPR Soroti Kerugian Negara, Tambang Ilegal Murung Raya Harus Dibongkar
Sementara itu, dalam taklimat rapat kerja Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (08/04/2026), Presiden Prabowo menyoroti ancaman penyebaran hoaks dan fitnah melalui media sosial yang dinilai berpotensi merusak suatu negara di era digital.
"Dulu kirim pasukan, kirim bom, sekarang tidak perlu. Mungkin dengan permainan sosmed, dengan fitnah, hoaks," ujar Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan dan sistem informatika digital memungkinkan seseorang mengendalikan banyak akun sekaligus, yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan disinformasi secara masif.
