WAHANANEWS.CO, Jakarta - Instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari partainya mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, menimbulkan polemik di kalangan pengamat politik.
Sikap ini dinilai bertentangan dengan tanggung jawab kepala daerah sebagai bagian dari pemerintahan yang seharusnya mengutamakan kepentingan negara di atas partai.
Baca Juga:
'Boikot' Retreat, Megawati Disebut Abaikan Prinsip Konstitusi
Peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli, menyarankan para kepala daerah PDIP tetap mengikuti kegiatan tersebut.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan pemerintahan, sehingga seharusnya diikuti tanpa intervensi kepentingan partai.
"Pilihan tentu ada di tangan kepala daerah masing-masing, tetapi karena retreat ini bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya tetap ikut," kata Lili, Sabtu (22/2/2025).
Baca Juga:
Megawati Didorong Mundur dari Ketua Dewan Pengawas BRIN dan BPIP, Ini Alasannya
Lili menuturkan bahwa loyalitas kepala daerah seharusnya lebih besar kepada negara daripada partai.
Ia mengutip pernyataan mantan Presiden AS John F. Kennedy: "Loyalitas kepada partai berakhir ketika loyalitas kepada negara dimulai."
Namun, instruksi Megawati membuat para kepala daerah PDIP berada dalam dilema.
