Jika mengikuti retreat, mereka berisiko melawan perintah partai. Jika menuruti instruksi Megawati, mereka seolah mengabaikan kewajiban sebagai unsur pemerintahan.
"Ini dilema bagi kepala daerah PDIP. Maju kena, mundur kena," kata Lili.
Baca Juga:
'Boikot' Retreat, Megawati Disebut Abaikan Prinsip Konstitusi
Diminta Mundur dari BPIP dan BRIN
Di tengah sikap PDIP yang menyatakan diri berada di luar pemerintahan, muncul tuntutan agar Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai sikap Megawati dan PDIP harus konsisten.
Baca Juga:
Megawati Didorong Mundur dari Ketua Dewan Pengawas BRIN dan BPIP, Ini Alasannya
Jika PDIP memilih berada di luar pemerintahan, seharusnya Megawati juga melepaskan jabatan strategis di lembaga negara.
"Konsistensi dan kejelasan sikap PDIP untuk berada di luar pemerintahan berarti harus menjaga jarak dari pemerintah, termasuk dengan mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto, Sabtu (22/2/2025).
Mulyanto menegaskan, langkah mundur dari BPIP dan BRIN akan memperjelas posisi PDIP sebagai oposisi yang menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
