WahanaNews.co | Director for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, mengungkapkan, demokrasi
di Indonesia mengalami kemunduran yang sangat serius.
Temuan-temuan itu dituangkannya dalam buku yang ditulis olehnya dan penulis lain berjudul Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi.
Baca Juga:
Dalam Sesi Doa, MUI Harap Presiden Prabowo Bangun Demokrasi dan Berantas Korupsi
"Nah temuan kita adalah bahwa
demokrasi Indonesia mengalami kemunduran yang sangat serius," kata
Wijayanto, dalam diskusi secara daring, Senin (18/1/2021).
Wijayanto mengungkapkan, ada beberapa faktor yang membuat kemunduran demokrasi Indonesia.
Salah satunya adalah faktor struktural
semakin terkonsolidasinya oligarki. Konsolidasi itu jauh lebih besar saat ini.
Baca Juga:
KPU Labura Genjot Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada 2024
"Pada hari-hari ini telah
membajak kebijakan di masa pandemi sehingga kita melihat krisis komunikasi yang
buruk, di mana pemerintah ketika Corona mau
tiba seakan-akan kita abai mengatakan Indonesia kebal Corona,
karena doa qunut, ya karena banyak hal yang lain, lalu Corona tiba
dan pada saat itu juga pariwisata kita genjot dan kita tingkatkan,"
katanya.
Hal ini juga diperparah, kata
Wijayanto, dengan istilah new normal
yang hanya dilakukan demi ekonomi.
Padahal, menurutnya, pada waktu itu
curva kenaikan positif Covid-19 masih tinggi.
"Lalu kemudian omnibus law diberlakukan, Pilkada
langsung di masa pandemi juga diberlakukan. Jadi kebijakan-kebijakan itu
diambil meskipun sebenarnya publik melakukan kritisisme yang sangat kuat,"
katanya.
"Nah hal yang sama kita lihat
pada hutan, saya pikir kebijakan pemerintah seharusnya melindungi hutan yang
kita miliki di Kalimantan agar ia tetap terjaga tetap terpelihara. Namun yang
terjadi adalah ahli lahan kita baca 50% telah beralih ke pertambangan, kelapa
sawit," ungkapnya.
Mundurnya demokrasi menjadi bermasalah
ketika warga negara Indonesia tidak lagi menjadi yang utama yang didengar
aspirasinya dan munculnya kebijakan-kebijakan yang buruk.
"Mungkin sistem ini belum
berubah, tapi otoriter, praktik otoriterisme itu telah ada dan itu menjadi
penanda dari kemunduran demokrasi yang cukup serius," katanya.
Di kesempatan yang sama, Direktur
Center of Statcraft and Citizenship Studies, Airlangga Pribadi Kusman, mengungkapkan adanya pelemahan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, negara kurang lagi
menghormati terkait kebebasan sipil serta intervensi negara dalam kehidupan
privat warga negaranya yang semakin kuat.
"Kemudian bagaimana
pelemahan-pelemahan terhadap institusi publik itu dilakukan dengan mengabaikan
transparansi publik atau partisipasi publik dan sebagainya," katanya. [qnt]
