WahanaNews.co, Jakarta - Demokrasi kita dirusak oleh elit, seorang figure jika telah masuk ke politik, akan dipengaruhi oleh kekuasaan, dimana dekat dengan banditisme, penyimpangan, penyelewengan, sehingga mutlak harus adanya check and balances.
Demikian disampaikan oleh Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini dalam Diskusi bertajuk "Masalah moral politik dan krisis konstitusi: Suara dari Kampus" melalui platform X Spaces (Twitter), Minggu (11/2/2024).
Baca Juga:
The Lead Institute Universitas Paramadina Gelar Diskusi Kepemimpinan Profetik dan Pilkada 2024
Didik menyinggung hal tersebut yang melatarbelakangi suara kampus sebagai lembaga yang netral dan mayoritas moral elite. Dimana sudah banyak kampus saat ini bersuara sangat lantang, dimulai dari UGM pada Januari lalu. Sedangkan Universitas Paramadina telah melakukan sejak 20 Desember 2023.
Herlambang P. Wiratraman, dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melihat etika bernegara sudah semakin diterabas, dimana ada putusan MK yang bergulir dengan skandal ketua MK saat itu Anwar Usman dengan pelanggaran berat.
"Hal tersebut merupakan penanda bahwa proses politik itu seakan-akan dibiarkan begitu saja tanpa pijakan etika yang kuat" katanya.
Baca Juga:
Universitas Paramadina Dorong Literasi Investasi Reksa Dana di Kalangan Mahasiswa
Hal tersebut ditambah dengan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang memutuskan kesalahan dari ketua KPU, semua ini disuarakan dan dikritik keras oleh kalangan kampus.
"Yang terjadi adalah serangan balik terhadap ekspresi kritis yang juga digerakkan dalam proses yang ada operasi dilakukan dengan cara yang sangat jauh dari standar etis dengan memperlakukan kampus sebagai burung beo, yang membunyikan suara kepentingan kekuasaan melalui institusi kepolisian. Ini yang didesakkan dan dilibatkan yaitu kepolisian." Ujarnya.
"MK adalah mahkamah kartel karena kecenderungan melegitimasi politik kekuasaan yang sebenarnya justru merendahkan derajat kewibawaan Lembaga. Dengan konsekuensi ketika terjadi krisis etika kenegaraan, akan mempengaruhi legitimasi penyelenggaraan pemilu" jelas Herlambang.
