WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
(Menko Polhukam), Mahfud MD,
menegaskan, tidak ada Islamofobia dalam pemerintahan di Indonesia.
"Pejabat politik, pemerintahan,
pembuat kebijakan, petinggi, dan anggota TNI-Polri sebagian terbesar adalah orang-orang Islam yang tidak
mungkin bisa menjadi pemimpin jika ada Islamofobia di sini," kata Mahfud, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (24/12/2020).
Baca Juga:
Sebutan 'Yang Mulia' bagi Hakim, Mahfud MD: Sangat Berlebihan
Menurut dia, sekarang ini banyak
petinggi TNI-Polri yang pandai mengaji, bahkan menjadikan markas TNI dan Polri sebagai tempat pengajian
dan sema'an Quran.
Begitu pun dengan tudingan adanya
kriminalisasi ulama, Mahfud pun membantahnya.
"Tak ada kriminalisasi ulama di
Indonesia. Sebab, selain
ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulamalah yang banyak mengatur,
memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia," tutur mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Baca Juga:
Uang Rp 920 Miliar dan 51 Kg Emas di Rumah Eks Pejabat MA, Mahfud: Itu Bukan Milik Zarof!
Mahfud menjelaskan sejumlah kasus yang
banyak disebut sebagai upaya kriminalisasi ulama oleh masyarakat.
Di kasus Abu Bakar Ba'asyir, Mahfud
mengatakan, yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat
terorisme.
"Dia itu dijatuhi hukuman ketika Ketua Mahkamah Agung dikenal sebagai tokoh Islam, yakni Bagir Manan. Tak mungkin Pak Bagir membiarkan kriminalisasi
ulama, jika tak ada bukti terlibat terorisme," ujar Mahfud.
