WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD memastikan, pemerintah tetap fokus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 2024.
Dia juga menyatakan, pemerintah akan bekerja profesional.
Baca Juga:
Soal Hasil Pilpres 2024: PTUN Jakarta Tak Terima Gugatan PDIP, Ini Alasannya
"Jadi, Pemerintah tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden dan Wapres RI, serta legislatif, dan pilkada serentak. Urusan parpol di DPR, silakan. Kami akan bekerja secara profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya," kata Mahfud MD dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/3/2022).
Mahfud mengatakan, tetap diskusi publik tidak ada larangan.
"Bahwa partai politik, DPR, LSM, ormas, mau mendiskusikan hal itu, diskusikan saja. Silakan diskusi, apa hasilnya itu urusan politik. Akan tetapi, bagi Pemerintah, sekarang sudah menyiapkan. Pada tahun 2024 ada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, legislatif, dan pilkada serentak. Itu kami siapkan," kata Mahfud.
Baca Juga:
KPU Labura Verifikasi Berkas Calon Bupati dan Wakil Bupati di Rantau Prapat: Pastikan Dokumen Sah
Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga menjelaskan terkait dengan beredarnya rencana pembahasan penundaan pemilu yang rencana penyelenggaraannya di Balikpapan, Senin (21/3/2022) mendatang.
"Kemarin ada berita di Balikpapan, katanya Kemenko Polhukam undang Bawaslu, undang KPU untuk mendiskusikan isu penundaan pemilu. Ya, itu kami batalkan karena itu akan menimbulkan isu liar seakan-akan pemerintah mengagendakan. Padahal, sebenarnya Pemerintah mau menjelaskan kepada masyarakat bahwa agenda pemerintah tetap," ucap dia.
Mahfud mengatakan bahwa dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki kebebasan dalam memberikan pendapat.
"Ini negara demokrasi, dahulu zaman Orde Baru 'kan partai politik tidak boleh bicara, LSM juga tidak boleh bicara', pokoknya dahulu semua ditegur. Sekarang bicaralah," kata Mahfud.
Kendati demikian, lanjut Mahfud, Pemerintah akan bekerja secara profesional dan tetap menyiapkan jadwal 2024 untuk Pemilu Presiden/Wapres RI, legislatif, dan pilkada serentak.
Sebelumnya, sebuah surat dengan agenda rapat koordinasi terkait pemunduran Pemilu serentak 2024 dan isu calon penjabat (Pj) kepala daerah beredar melalui aplikasi percakapan. Undangan yang menggunakan kop surat Kemenko Polhukam itu ditujukan kepada Ketua KPU Balikpapan, Ketua Bawaslu Balikpapan, dan Kaban Kesbangpol Balikpapan.
Agenda rapat koordinasi yang tercantum direncanakan bakal digelar di salah satu hotel di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin (21/3/2022).
Rapat akan dipimpin asisten deputi koordinasi pengelolaan pemilu dan penguatan partai politik.
Pada Jumat (18/3/2022), Mahfud sudah menjelaskan tentang surat undangan tersebut.
"Agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024," kata Mahfud.
Mahfud menegaskan, pemerintah akan tetap berpegang pada agenda konstitusional bahwa Pemilu dan Pilkada diselenggarakan serentak tahun 2024.
"Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas pemerintah, dan pemerintah tidak bisa menyetujui maupun menolak," tegas Mahfud. [qnt]
