WahanaNews.co | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, meskipun masih ada kekurangan, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) akan segera disepakati untuk menjadi undang-undang pada Desember nanti.
Demikian disampaikan Mahfud MD saat memberikan keynote speech pada acara seminar tentang pembahasan masukan Dewan Pers tentang RUU KUHP, secara daring, Rabu (16/11/2022).
Baca Juga:
IKADIN Sambut Baik Disahkannya RUU KUHP Jadi Undang-undang
"Diharapkan sebelum masa sidang DPR ini berakhir pada bulan Desember mendatang, kita sudah punya KUHP baru yang menjadi revisi dari KUHP yang sudah berumur 200 tahun lebih, yang di negara asalnya sudah diganti, dan sudah 59 tahun kita bahas,” kata Mahfud.
Dikatakan, demokrasi memberi hak memberikan pendapat semua kalangan, konstitusi menentukan proses pengambilan keputusan bila proses agregasi tidak bulat. Dengan proses penyusunan dan pembahasan RUU KUHP yang sudah puluhan tahun, tidak mungkin menunggu semuanya sepakat.
“Hukum adalah produk resultante, produk rakyat dan pemerintahnya. Suara-suara kelompok masyarakat, termasuk Dewan pers juga sudah didengar,” ujar Mahfud.
Baca Juga:
RUU KUHP Disahkan Menjadi UU, Sekjen Kemenkumham : Alhamdulillah
Menko mengatakan, RUU KUHP mulanya ingin diselesaikan sebelum 17 Agustus 2022 lalu sebagai hadiah peringatan kemerdekaan. Namun, Presiden Jokowi ingin semua aspirasi ditampung. Untuk itu, pemerintah telah menggelar dialog dan diskusi publik di 11 kota.
“Untuk memastikan bahwa masyarakat telah dilibatkan dan diberi ruang yang cukup untuk memberi masukan terhadap RUU KUHP, pemerintah telah menggelar dialog dan diskusi publik di 11 kota sesuai perintah Presiden Jokowi. Saya sendiri hadir di sejumlah kota untuk membuka dan memberikan materi dan arahan pada dialog publik itu,” imbuh Menko.
Pemerintah mengapresiasi berbagai elemen masyarakat yang menyampaikan masukan dan aspirasi, termasuk Dewan Pers. Menurut Menko, pemerintah menampung bukan hanya 22 materi tetapi 69 materi, dan sudah diolah oleh tim di pemerintah.
