WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak akan mencampuri proses pemilihan kepemimpinan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), yang sepenuhnya menjadi kewenangan organisasi.
"Bapak Prabowo justru sangat menghormati kemandirian Nahdlatul Ulama. Beliau tidak akan ikut campur menentukan siapa yang memimpin. Jika ada yang mengaku didukung Presiden, itu tidak benar. Harapan beliau hanya satu, yaitu terpilih pemimpin terbaik untuk kemajuan NU," kata Irfan kepada wartawan di Surabaya, Rabu (1/7/2026).
Baca Juga:
Gus Yahya: Ormas Islam dan Ulama Diberi Ruang untuk Berkontribusi dalam Agenda Pemerintah
Pria yang akrab disapa Gus Irfan itu mengatakan Muktamar NU harus berlangsung dalam suasana sejuk dan menjunjung nilai-nilai dasar organisasi yang diwariskan para pendiri NU.
"Saya berharap nanti Muktamar dapat berlangsung sejuk, menggambarkan sesungguhnya apa itu Nahdlatul Ulama dan apa itu para ulama," ujarnya.
Cucu KH Hasyim Asy'ari tersebut menegaskan Muktamar NU tidak semestinya berlangsung seperti kongres partai politik yang diwarnai persaingan keras demi memperebutkan jabatan.
Baca Juga:
Insantara Petakan 14 Kandidat Ketum PBNU, Sinyal Transisi Kian Menguat
"Itu bukanlah ciri khas NU. Kita harus berkaca kepada para kiai pendahulu NU. Mereka justru saling menolak untuk dipilih karena menyadari ini adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat," katanya.
Menurut dia, para tokoh NU perlu kembali meneladani nilai-nilai Qanun Asasi yang diajarkan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari.
Gus Irfan berharap Muktamar NU menjadi momentum memperkuat tradisi keikhlasan, persatuan, dan kemandirian organisasi.
"Muktamar kali ini harus menjadi momen yang ikhlas, tanpa politik uang dan tanpa campur tangan kepentingan politik luar. Kepada pihak-pihak yang selama ini dianggap menimbulkan keributan, sebaiknya ikhlas dan memberi kesempatan kepada yang lebih layak. Cukup membantu dari luar agar NU tetap menjadi organisasi yang teduh dan bermanfaat bagi umat," ujarnya.
Dilansir ANTARA menyebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara resmi telah menyepakati bahwa Muktamar ke-35 NU rencananya akan digelar pada tanggal 1–5 Agustus 2026.
Keputusan ini telah dimatangkan kembali dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU yang baru saja selesai diselenggarakan di Ploso, Kediri pada akhir Juni lalu.
Seluruh bahasan materi, komisi, dan keputusan penting (termasuk fikih siber dan tata kelola haji yang sempat hangat dibahas) sudah digodok pada Munas-Konbes itu untuk langsung dibawa ke arena Muktamar.
Perihal lokasi, hingga akhir Juni, PBNU masih melakukan kajian dan peninjauan akhir terhadap beberapa daerah yang mengajukan diri sebagai tuan rumah, di antaranya Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sumatera Barat.
Agenda Utamanya, selain membahas arah strategis organisasi memasuki abad kedua NU, Muktamar ke-35 ini agenda utamanya adalah pemilihan Ketua Umum PBNU yang baru serta penentuan anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) untuk memilih Rais Aam.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
