WahanaNews.co | Belum lama ini, sejumlah massa dari organisasi masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Mereka datang ke Gedung Parlemen menuntut Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang untuk meminta maaf atas pernyataannya yang mendesak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian segera menertibkan sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) yang kerap terlibat bentrokan atau berbuat onar di jalanan.
Baca Juga:
Refly Harun Akan Mencap Anies dan Muhaimin Penghianat Jika Gabung Dengan Perintahaan
Dan akhirnya Junimart Girsang yang merupakan politisi PDI Perjuangan pun meminta maaf terkait pernyataannya.
Ahli dan pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan ini menjadi pembelajaran bagi politisi agar tidak sembarangan memberikan statement pernyataan dan kalau pernyataan atau statement itu terkait dengan hak-hak berdemokrasi.
Jadi harus ada ukurannya karena kalau misalnya meminta dibubarkan dan lain sebagainya itu urusannya berbeda apalagi prosedur yang dijalankan pun sebenarnya kan bukan di Kementerian Dalam Negeri dan tidak punya kewenangan untuk membubarkan ormas.
Baca Juga:
Co Captain Timnas AMIN Sebut Refly Harun Tak Mewakili Anies Saat Demo di DPR
Kemudian Refly lantas menyinggung beking kuat Pemuda Pancasila. Menurutnya, bisa jadi nasib PP tak seperti FPI dan HTI, karena ada beking kuat yang sedang berkuasa saat ini. Berbeda dengan dua ormas lainnya.
“Kebetulan beking-nya Pemuda Pancasila ini enggak tanggung-tanggung, yaitu orang berpengaruh seperti Bambang Soesatyo. Lalu ada juga Ketua DPD. Dan ormas ini kemudian diperhitungkan,” katanya dalam channel youtube pribadinya yang diunggah Kamis 25 November 2021
Walau dibeking orang-orang berkuasa, Refly bilang bahwa jika anggota ormas ini ada yang bersalah, tetap bisa diproses hukum. Itulah yang kemudian disebutnya sebagai individual responsibility.
