WahanaNews.co | Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai positif adanya pertemuan delapan partai DPR di Hotel Dharmawangsa.
Hasto juga menghormati pertemuan sejumlah parpol yang menolak usulan sistem proporsional tertutup coblos partai di Pemilu 2024.
Baca Juga:
Kasus DJKA Kemenhub, KPK Panggil Hasto Kristiyanto Jadi Saksi
Karena menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dalam berdemokrasi dan biasa juga kerap dilakukan oleh Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri saat bertemu rakyat.
"Pertemuan yang ada di Dharmawangsa ya, itu kita hormati sebagai bagian dalam tradisi demokrasi kita," kata Hasto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).
Selain itu, dia menilai wacana sistem pemilu proporsional tertutup juga merupakan wewenang mereka sebagai partai di DPR dalam fungsi legislasi. Selain Mahkamah Konstitusi (MK), lewat judicial review.
Baca Juga:
Soal Pencalonan Anies-Sohibul Maju di Pilgub Jakarta, Hasto PDIP Angkat Bicara
Namun, Hasto menegaskan partainya akan tetap mengusulkan sistem proporsional tertutup. Dia menilai sistem proporsional tertutup bisa menekan ongkos pemilu yang mahal.
Berdasarkan hasil penelitian Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskeb) sekaligus kader PDIP, Pramono Anung, para calon anggota dewan harus mengeluarkan uang Rp5-100 miliar untuk terpilih di DPR.
"Proporsional terbuka dalam penelitian Pramono Anung minimal paling tidak ada yang Rp 5 miliar untuk menjadi anggota dewan, bahkan ada yang Rp100 miliar," katanya.
Oleh karena itu, saat ini kata Hasto anggota dewan banyak didominasi oleh para pengusaha. Dia menyebut partainya hanya menawarkan solusi untuk masalah tersebut.
Namun begitu, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan soal wacana dua sistem tersebut ke MK yang kini tengah menyidangkan perkara tersebut.
"Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review," katanya.
Delapan partai DPR di hari yang sama menggelar pertemuan di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan untuk menolak wacana sistem proporsional tertutup yang ramai belakangan.
Mereka yakni partai dari pemilik fraksi DPR seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, NasDem, PPP, dan PKS.
Pertemuan dihadiri para ketua umum partai tersebut, mulai dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Dalam pertemuan itu, mereka meminta agar MK tetap mempertahankan aturan sistem proporsional terbuka atau mencoblos calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2024. [sdy]
