WAHANANEWS.CO, Jakarta - Konsolidasi besar antara pusat dan daerah akan dimulai ketika Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Agenda tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut berlangsung pada Senin (2/2/2026) -- dan diposisikan sebagai momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Baca Juga:
Penguatan KPK Dibahas, Abraham Samad Bertemu Presiden Prabowo
Dalam forum nasional ini, Presiden Prabowo dijadwalkan menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintahan sepanjang tahun 2025 sekaligus memaparkan strategi kebijakan guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan pada tahun 2026.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 mengusung misi percepatan implementasi program prioritas nasional sebagai bagian dari langkah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Fokus utama yang ditekankan dalam Rakornas ini meliputi pencapaian kedaulatan pangan dan energi serta penguatan struktur ekonomi nasional yang produktif dan inklusif.
Baca Juga:
Sawah Terancam Hilang, Pemerintah Kunci Alih Fungsi Lahan Lewat Aturan RTRW
Salah satu isu sentral yang menjadi sorotan adalah target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dinilai ambisius dan membutuhkan kerja kolektif lintas pemerintahan.
Pencapaian target tersebut sangat bergantung pada sinergi dan peran aktif kepala daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagai motor penggerak pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Kepala daerah dan Forkopimda dipandang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan program pembangunan di daerah.
Rakornas ini berfungsi sebagai forum penyamaan persepsi dan penyelarasan kebijakan agar program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan seiring dan saling memperkuat.
Kemendagri memperkirakan Rakornas 2026 akan dihadiri sekitar 4.487 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Peserta terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
Untuk memperkaya substansi koordinasi, Kemendagri menghadirkan narasumber dari jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari menteri koordinator, menteri teknis, hingga pimpinan lembaga negara termasuk unsur TNI dan Polri.
Pembahasan Rakornas dibagi ke dalam sejumlah sesi tematik yang mengulas isu strategis seperti sinergi kebijakan ekonomi dan energi, strategi kedaulatan pangan berkelanjutan, serta penguatan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Melalui forum ini, pemerintah berharap terbangun kolaborasi yang semakin solid antara pusat dan daerah agar setiap kebijakan mampu menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa menuju 2045.
[Redaktur: Angelita Lumban Gaol]
