WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan didampingi Wakil Ketua DPR, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Baca Juga:
Puan Kepada Pendemo UU TNI: Tolong Baca Dahulu Secara Baik-baik Isinya
Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Revisi UU ini membawa perubahan signifikan pada beberapa pasal terkait tugas pokok dan kewenangan TNI, mencakup penambahan operasi militer selain perang, pengisian jabatan di kementerian/lembaga, serta perubahan batas usia pensiun prajurit.
1. Pasal 7: Penambahan Tugas Operasi Militer Selain Perang
Baca Juga:
Soal Gugatan UU TNI ke MK, Mabes TNI Buka Suara
Revisi pada Pasal 7 menambah dua tugas baru dalam operasi militer selain perang, sehingga jumlahnya bertambah dari 14 menjadi 16. Dua tugas tambahan tersebut adalah:
Membantu dalam menanggulangi ancaman siber.
Melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
Seluruh tugas dalam operasi militer selain perang akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali tugas yang berkaitan dengan dukungan keamanan kepada Polri.
2. Pasal 47: Jabatan Publik yang Bisa Diisi TNI Aktif Bertambah
Perubahan pada Pasal 47 menambah empat lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, sehingga totalnya meningkat dari 10 menjadi 14. Empat lembaga baru tersebut adalah:
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
Badan Penanggulangan Bencana
Badan Penanggulangan Terorisme
Badan Keamanan Laut
Selain itu, revisi juga memungkinkan perwira TNI menduduki posisi di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.
3. Pasal 53: Penyesuaian Usia Pensiun TNI
Batas usia pensiun prajurit TNI kini ditentukan berdasarkan pangkat dan jabatan. Berikut ketentuan terbaru dalam Pasal 53:
Bintara dan tamtama: 55 tahun
Perwira hingga pangkat kolonel: 58 tahun
Perwira tinggi bintang satu: 60 tahun
Perwira tinggi bintang dua: 61 tahun
Perwira tinggi bintang tiga: 62 tahun
Perwira tinggi bintang empat: 63 tahun (dapat diperpanjang hingga dua tahun dengan keputusan presiden)
Dengan perubahan ini, diharapkan TNI dapat semakin profesional dan responsif dalam menghadapi tantangan pertahanan nasional serta dinamika geopolitik yang terus berkembang.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]