WahanaNews.co, Jakarta - Ahli yang dihadirkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hasan Nasbi, menyatakan bahwa pembagian bantuan sosial (bansos) tidak memiliki pengaruh terhadap elektabilitas Prabowo-Gibran.
Hasan bahkan menegaskan bahwa jika benar ada pengaruh pembagian bantuan sosial terhadap elektabilitas petahana, pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 seharusnya akan menghasilkan kemenangan bagi Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Baca Juga:
Dinsos Kotim Hentikan Sementara Penyaluran Bansos Hingga Pilkada 2024 Usai
"Kalau ada hubungan bansos dengan keterpilihan, Anies tidak bisa menang lawan Ahok," ujarnya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi, Kamis (4/4/2024).
Hasan juga menyebut, sebagai seorang ahli statistik, dia tidak pernah lagi menguji keterkaitan bansos dengan keterpilihan petahana.
"Tidak pernah lagi menguji bansos dengan keterpilihan petahana, karena bansos ini selama 18 tahun memang tidak ada hubungannya," tutur dia.
Baca Juga:
Pemprov DKI Jakarta Tunda Penyaluran Bansos Hingga Pilkada Serentak 2024 Selesai
Menurut Hasan, ada banyak bukti bansos tidak mempengaruhi elektoral petahana, khususnya dalam pilkada.
Misalnya pada Pilkada DKI Jakarta 2012 saat Joko Widodo (Jokowi) melawan petahana Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).
Jokowi yang tak memiliki akses bantuan sosial seharusnya kalah. Begitu juga pertarungan Ganjar Pranowo dan petahana Bibit Waluyo di Jawa Tengah.
"Kalau ada hubungannya, Pak Jokowi tidak bisa mengalahkan Foke. Kalau ada hubungannya Pak Ganjar nggak bisa ngalahin Bibit," imbuh dia.
Contoh lain di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bisa mengalahkan Saifullah Yusuf yang merupakan seorang petahana.
"Ada banyak sekali kejadian di level provinsi dan kabupaten kota yang setiap pilkada bansosnya juga signifikan dan petahananya bisa dikalahkan," tutur Hasan.
"Petahana biasanya menang bukan karena bansos, tapi karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik. Kalau calon lawannya dianggap lebih baik, mau kasih bansos berapapun petahana akan kalah," tandasnya.
Melansir Kompas.com, saksi ahli dari kubu capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Faisal Basri menilai bantuan El Nino digelontorkan pemerintah untuk kepentingan politik elektoral.
"Nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that, dari segi data itu, ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh," kata Faisal dalam sidang MK, Senin.
Faisal mengaku heran karena pemerintah melanjutkan kebijakan tersebut padahal dampak El Nino di Indonesia sudah mereda.
Dia juga menyinggung data jumlah kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem pada 2021 lebih parah dibandingkan tahun 2023, tetapi saat itu pemerintah tidak menggelontorkan bantuan seperti BLT El Nino.
"Kenapa sih minta diperpanjang, karena ingin diciptakan panggung-panggung baru. Enggak cukup digelontorkan lewat mekanisme yang ada, tapi harus ditunjukkan nih yang ngasih nih pakai seragam tertentu, pesan tertentu, dan sebagainya," ujar Faisal Basri.
"Jadi panggung-panggung yang diciptakan itu untuk memastikan efektivitas bansos ini semaksimal mungkin," katanya lagi.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
