"Politik identitas fakta sejarahnya hanya memecah belah bangsa dan rakyat, maka mencegahnya adalah keharusan bagi kita semua," pungkasnya.
Sekretaris Dewan Syuro Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Maarif mempertanyakan alasan PBNU mengkritik aksi mereka. Dia menegaskan Aksi 212 dilindungi undang-undang.
Baca Juga:
GNPF Ulama hingga PA 212 Enggan Dukung Prabowo di Pilpres
Slamet menyarankan PBNU fokus mengurus kader yang terlibat kasus korupsi ketimbang mengkritik Aksi 212.
"Sudahlah NU Fokus urus kadernya yang terlibat korupsi, rampok uang rakyat ataupun yang terbaru pemalsuan uang baik yang di pusat maupun di daerah-daerah," kata Slamet kepada mengutip CNNIndonesia.com, Minggu (6/11).
Dia membantah Aksi 212 memperalat agama untuk kepentingan politik. Menurut Slamet, agama harus menjadi ruh politik agar politisi lurus dan baik.
Baca Juga:
Bantah Kabar Dukung Ganjar, PA 212 Menunggu Komando Rizieq Shihab
Slamet mengatakan pihaknya akan melanjutkan aksi dengan menggelar Reuni Aksi 212 di depan Istana Negara Jakarta pada Jumat (2/12).
Slamet mengatakan Reuni Aksi 212 nantinya tetap membawa tuntutan seperti Reuni Aksi 411 kemarin dengan mendesak Presiden Jokowi untuk mundur. PA 212 menilai Jokowi sudah gagal dalam menjalankan pemerintahan. [tum]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
