WahanaNews.co | Viral
ajakan demo bertajuk "Jokowi End Game" di media sosial. Rencananya, demo itu
rencananya akan digelar pada Sabtu 24 Juli hari ini, di depan Istana Negara
Jakarta.
Baca Juga:
Jadi Alat Bantu Proses Demokrasi, Perludem: Sirekap Tak Perlu Ditutup
Tujuan aksi itu adalah "menolak PPKM dan menghancurkan
oligarki Istana". Namun tidak jelas maksud dari seruan aksi tersebut, tetapi
polisi sudah menggagalkan gerakan mahasiswa di sejumlah wilayah di Jakarta hari
ini.
Ajakan demo "Jokowi End Game" terus bergelora di media
sosial. Pendukung Jokowi melayangkan argumen kontra. Termasuk tagar
#PakdeMundur dan #KitaPercayaJokowi sempat trending di twitter.
Menyikapi rencana aksi itu, anggota DPR RI Fraksi PDIP Prof
Hendrawan Supratikno menilai aksi massa akan memicu penularan COVID-19. Selain
itu ia menyinggung para "pecundang demokrasi"
Baca Juga:
AS Pastikan Siap Kerja Sama dengan Presiden RI Hasil Pemilu 2024
"Justru aksi ini bisa memperparah penularan. Atau ini
yang diharapkan agar kondisi semakin memburuk, sehingga para pecundang
demokrasi dapat menyalip di tikungan," kata Hendrawan saat dimintai
tanggapan, Jumat (23/7).
Ketika ditanya siapa di balik seruan aksi Jokowi End Game
yang disebutnya sebagai pecundang Demokrasi, Hendrawan tak mengurai lebih
detail.
"Cukup disebut para pecundang demokrasi, orang-orang
yang tak sabar menunggu kalender kontestasi demokrasi," beber anggota
Komisi Keuangan DPR ini.
Hendrawan berpandangan rencana aksi menolak PPKM adalah hal
yang aneh. Sebab, sejak awal menurutnya kebijakan pemerintah adalah jalan
tengah.
"Bagi saya ini aneh. PSBB dan PPKM sejak awal adalah
kebijakan jalan tengah antara dua pendekatan, yaitu pendekatan "Draconian"
(penguncian/lockdown) dan pendekatan "Darwinian"
(pembebasan/diserahkan kepada imunitas masing-masing). Jadi ini jalan yang
moderat, yang cocok dengan sikon masyarakat kita," papar Hendrawan.
Lebih lanjut, Hendrawan menyimpulkan aksi demo Jokowi End
Game ini jelas maksud dan tujuannya.
"Apa maksud gerakan ini untuk mengarah ke lockdown,
atau sebaliknya dibebaskan? Jadi saya menilainya lebih sebagai gerakan yang
tidak jelas, tidak didasarkan analisis yang tepat. Kalau soal pandemi yang masih
berat, banyak negara juga mengalami resurgensi," tegas legislator dapil
Jateng ini.
Sebelumnya, Mabes Polri mengimbau masyarakat tidak dengan
ajakan aksi demo pada 24 Juli. Sebab, aksi demo berpotensi memicu kerumunan dan
akan menambah penularan COVID-19.
"Kami berharap untuk tidak melakukan kerumunan karena
situasi angka COVID yang masih tinggi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo
Yuwono. [dhn]