Zulfan Nilai Penonaktifan Salah Secara Etika
Zulfan Lindan mengaku mengetahui surat penonaktifan dari kepengurusan NasDem berasal dari kawan-kawannya di media sosial. Zulfan menilai mekanisme penonaktifan yang dilakukan dewan pimpinan pusat (DPP) salah secara etika.
"Berkaitan dengan surat DPP yang dikirimkan kepada saya dan itu pun secara etika sangat salah karena saya menerima surat itu dari kawan-kawan media sosial, bukan dari DPP," kata Zulfan kepada wartawan, Kamis (13/10).
Baca Juga:
Soal Komisaris BUMN di Acara Relawan Jokowi, PDIP Bakal Cecar Erick Thohir
Zulfan lalu angkat suara terkait isu dirinya rangkap jabatan sebagai pengurus parpol dan komisaris BUMN. Zulfan menerangkan sudah mundur dari kepengurusan DPP NasDem sejak 2020 saat diangkat menjadi wakil komisaris utama di BUMN yakni Jasa Marga.
"Dan perlu saya jelaskan di sini bahwa sejak tahun 2020 saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPP NasDem karena pada tahun yang sama saya ditetapkan sebagai wakil komisaris utama PT Jasa Marga yang merupakan syarat saya harus mengundurkan diri dari pengurus Partai NasDem," ujarnya.
Soal peringatan dari DPP NasDem, Zulfan menegaskan dirinya memiliki hak untuk berbicara. Dia juga mengaku tak ambil pusing soal surat penonaktifannya.
Baca Juga:
Usai Menonaktifkan Zulfan, Surya Paloh Peringatkan Kader NasDem
"Selain itu saya sebagai warga negara punya hak asasi kebebasan untuk bicara. Tidak ada orang yang bisa membatasi saya untuk bicara selama itu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di republik ini," katanya.
"Jadi buat saya menanggapi surat itu biasa-biasa saja. Bisa saja saya anggapkan nggak ada artinya lah surat itu," imbuhnya.[zbr]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
