Lebih lanjut, evaluasi terkait Program Samisade yang diduga berjalan tanpa adanya payung hukum yang jelas dan condong ke arah praktek KKN dan politis, serta maraknya kekosongan jabatan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, hingga terlambatnya penyaluran dana desa, sehingga menjadikan suatu problem satuan perangkat desa se-Kabupaten Bogor,” katanya.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, SAMPBO akan menggelar aksi di depan gedung Kementerian Dalam Negeri, pada Jum’at 14 April 2023.
Baca Juga:
Kapolres Binjai Buka Kejuaraan Pencak Silat Open Turnamen Piala Dandim 0203/Langkat
Dengan tuntutan:
1. Mendesak Mendagri untuk segera evaluasi kinerja Plt Bupati Bogor.
2. Mendesak Mendagri Untuk Berhentikan Plt Bupati Bogor.
Baca Juga:
BPBD Kabupaten Bogor Sebut Ada 1.859 Jiwa Terkena Dampak Bencana dalam Sepekan
3. Mendesak Mendagri Untuk Segera Menunjuk PJ Bupati Bogor.
4. Meminta Mendagri Untuk Melakukan Pengawasan Ketat Terhadap Jalannya Pemerintahan Kabupaten Bogor.
SAMPBO berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dapat melihat secara terbuka, untuk dapat mengevaluasi kinerja dan mengamini tuntutan Satuan Mahasiswa dan Pemuda Kabupaten Bogor (SAMPBO). [sdy]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
