WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mendesak pemerintah agar tidak menerapkan skema power wheeling dalam sistem ketenagalistrikan nasional, mengingat risiko kenaikan tarif listrik yang akan membebani konsumen.
"Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru menerapkan sistem power wheeling di sistem ketenagalistrikan kita, karena implementasi power wheeling dalam jangka panjang akan merugikan konsumen," ujar Tulus, mengutip Medcom, Rabu (11/9/2024).
Baca Juga:
Dua Temuan Besar BPK di Dinas PUTR Kota Jambi, Kelebihan Pembayaran Proyek Capai Rp6,27 Miliar
Tulus menilai bahwa skema ini berbahaya karena memungkinkan produsen listrik swasta menggunakan jaringan listrik yang selama ini dikelola oleh negara.
"Kalau swasta sudah terlibat, dikhawatirkan akan muncul kartel atau oligopoli di sistem ketenagalistrikan. Dengan adanya peran swasta, pemerintah akan kesulitan mengendalikan tarif listrik," lanjutnya.
Potensi Kerugian bagi Konsumen
Baca Juga:
Rumah Sudah Lunas tapi Tak Kunjung Dibangun, Konsumen Diminta Waspada
Tulus menambahkan, apabila pemerintah kesulitan mengontrol tarif, maka masyarakat sebagai konsumen akan harus membayar tarif listrik yang lebih mahal.
"Dalam jangka panjang, power wheeling bisa merugikan konsumen," jelasnya.
Pada akhirnya, ia menyatakan bahwa skema power wheeling akan menimbulkan masalah bagi rakyat dengan tarif listrik yang tinggi, sementara jaringan listrik negara akan dimanfaatkan oleh pihak swasta.
