Jangan Dipaksakan
Nanang menegaskan bahwa pemerintah dan DPR harus menjaga kepentingan nasional.
Baca Juga:
Muncul Dugaan Pengoplosan Pertalite, YLKI Minta Dirjen Migas Periksa Kualitas BBM Pertamina
"Kita jangan dipaksa menerapkan power wheeling tanpa mempertimbangkan dampak buruknya," jelasnya.
Nanang dengan tegas menolak skema power wheeling karena dianggap merugikan masyarakat, terutama karena berpotensi menaikkan tarif listrik.
"Saya menolak karena itu tidak baik untuk masyarakat dan berisiko menaikkan tarif listrik," tutupnya.
Baca Juga:
Banjir Keluhan, YLKI: Sektor Keuangan dan E-Commerce Paling Banyak Diadukan
Sementara itu, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, meminta agar pasal power wheeling dalam RUU EBET dihapus, karena dinilai melanggar konstitusi, menurunkan pendapatan negara, dan menggerus APBN.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
