WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kenaikan harga elpiji 12 kilogram di sejumlah wilayah Jabodetabek memicu perhatian publik di tengah gejolak energi global, namun pemerintah menegaskan bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi mekanisme pasar untuk produk nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa elpiji 12 kg memang ditujukan bagi kelompok masyarakat mampu sehingga kenaikan harga tidak menjadi persoalan dalam kerangka kebijakan energi nasional.
Baca Juga:
Polda Kalsel Sita 179 Tabung Elpiji Subsidi dari Pangkalan Nakal Langgar HET
"Saya mau tanya, kalau nonsubsidi itu untuk orang kaya atau untuk orang susah? Orang mampu kan," ujar Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa negara tetap hadir untuk seluruh masyarakat, namun kebijakan subsidi harus diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
"Gini loh, negara itu hadir untuk membantu semua rakyat, tetapi prioritasnya itu adalah kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kalau yang mampu, ya harusnya dia berkontribusi untuk saling membantu, itu saja kok," ucapnya.
Baca Juga:
Pertamina Larang Pengecer Jual Elpiji 3 Kg, Begini Cara Daftar Jadi Pangkalan Resmi
Kenaikan harga elpiji nonsubsidi ini terjadi seiring meningkatnya harga liquified petroleum gas (LPG) global yang dipicu gangguan distribusi energi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Meski demikian, pemerintah memastikan bahwa harga elpiji subsidi 3 kilogram tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan di tengah tekanan global tersebut.
"Kalau yang subsidi (harganya) tetap. Saya hanya bisa menjamin harga subsidi karena itu adalah perintah Presiden dan perintah aturan," kata dia.
