WahanaNews.co, Jakarta - Indonesia kembali menegaskan perannya dalam diplomasi perdagangan multilateral dengan memimpin Pertemuan Menteri G-33 yang digelar secara virtual pada Senin (9/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mendorong penguatan konsolidasi agenda reformasi pertanian untuk dibawa ke Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-14 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang akan berlangsung pada 26–29 Maret 2026 di Kamerun.
Baca Juga:
Polda Jambi Gelar Rekonstruksi Kasus Tindak Pidana Rudapaksa
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso mengatakan, KTM ke-14 perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian di WTO yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi.
“Indonesia menekankan KTM ke-14 WTO harus dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali perundingan pertanian WTO yang dalam beberapa tahun terakhir stagnan. Indonesia selaku koordinator G-33 mengimbau agar reformasi pertanian WTO tetap berorientasi pada pembangunan,” ujar Budi Santoso usai pertemuan.
Ia menambahkan, sejumlah aspek penting harus menjadi bagian utama dalam arah reformasi tersebut, antara lain ketahanan pangan, kesejahteraan petani kecil, serta agenda pembangunan nasional negara berkembang.
Baca Juga:
Produk Fesyen Indonesia Catatkan Potensi Transaksi Rp17 Miliar di Pop Up Store Kobe-Jepang 2026
Pertemuan Menteri G-33 kali ini mengusung tema “G-33 Priorities and Collective Action toward MC-14 for Advancing Inclusive WTO Agricultural Negotiation”. Pertemuan ini merupakan bagian dari tradisi konsolidasi yang rutin dilakukan menjelang pelaksanaan KTM WTO guna menjaga kesatuan posisi negara-negara berkembang.
Dengan jumlah anggota mencapai 47 negara, G-33 dinilai memiliki peran strategis dalam memengaruhi arah reformasi kebijakan pertanian global.
Budi Santoso menjelaskan, salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah menyelaraskan Pernyataan Bersama (Joint Ministerial Statement) G-33 yang akan disampaikan pada KTM ke-14 WTO.
Dalam pernyataan bersama itu, para menteri G-33 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral yang berbasis aturan, adil, inklusif, dan transparan dengan WTO sebagai fondasi utama.
“Kami juga menyampaikan keprihatinan atas terbatasnya kemajuan dalam perundingan di bidang pertanian. Indonesia akan terus mendorong pendekatan yang tegas namun konstruktif agar kepentingan negara berkembang tetap terakomodasi dalam agenda reformasi pertanian WTO,” kata Budi.
Ia menambahkan, sejumlah isu utama yang terus diperjuangkan antara lain Public Stockholding for Food Security Purposes (PSH) untuk menjamin ketahanan pangan, Special Safeguard Mechanism (SSM) sebagai instrumen untuk mengatasi lonjakan impor, serta Special and Differential Treatment (S&DT) bagi negara berkembang.
Menurut Budi, ketiga isu tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan sistem perdagangan global dapat lebih berpihak pada kebutuhan pembangunan dan ketahanan pangan negara berkembang.
[Redaktur: Alpredo]
