WahanaNews.co, Jakarta - Indonesia menempati posisi kedua sebagai negara paling tahan terhadap guncangan energi global, berdasarkan laporan terbaru J.P. Morgan Asset Management bertajuk Pandora’s Bog: The Global Energy Shock of 2026 yang dirilis pada 21 Maret 2026.
Hal ini dinilai menguatkan arah kebijakan ketahanan energi yang selama ini dijalankan pemerintah di tengah dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga komoditas energi.
Laporan tersebut menganalisis 52 negara yang mewakili sekitar 82 persen konsumsi energi dunia.
Baca Juga:
Peran Intermediasi Perbankan Menguat, Pemerintah Perkuat Pembiayaan UMKM dan Stabilitas Ekonomi
Penilaian dilakukan menggunakan indikator total insulation factor, yakni ukuran komposit dari kontribusi sumber energi domestik—meliputi produksi gas, batu bara, pembangkit nuklir, dan energi terbarukan—terhadap konsumsi energi nasional.
Indonesia mencatatkan nilai insulation factor sebesar 77 persen, hanya sedikit di bawah Afrika Selatan (79 persen). Posisi Indonesia juga berada di atas Tiongkok (76 persen) dan Amerika Serikat (70 persen).
Kekuatan ketahanan energi nasional terutama ditopang oleh dominasi produksi batu bara domestik yang menyumbang sekitar 48 persen konsumsi energi akhir. Selain itu, gas bumi berkontribusi sebesar 22 persen, sementara energi terbarukan mencapai 7 persen.
Dalam laporan tersebut, Indonesia dikelompokkan bersama Tiongkok, India, Afrika Selatan, Vietnam, dan Filipina sebagai negara yang memperoleh manfaat signifikan dari produksi batu bara domestik selama periode guncangan energi global.
Baca Juga:
S&P Nyatakan Rating RI Tetap BBB, Bukti Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Tantangan Global
Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki tingkat ketergantungan yang sangat rendah terhadap jalur distribusi energi global yang rentan terhadap gangguan. Impor minyak dan gas melalui Selat Hormuz hanya menyumbang sekitar 1 persen dari total konsumsi energi primer nasional.
Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan negara Asia Timur lainnya seperti Korea Selatan (33 persen), Taiwan dan Thailand (27 persen), serta Singapura (26 persen). Sebaliknya, negara maju seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Belanda dinilai paling rentan akibat tingginya ketergantungan pada impor energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa capaian ini mencerminkan kerja kolektif lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga ketahanan energi nasional.
“Hasil ini bukan sekadar apresiasi atas kondisi saat ini, melainkan validasi atas pilihan kebijakan jangka panjang pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan energi domestik dan percepatan transisi energi,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, posisi tersebut memberikan ruang fiskal yang lebih stabil bagi APBN 2026 serta membantu menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha di tengah volatilitas harga energi global.
Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai risiko ke depan. Sejumlah langkah strategis terus diperkuat, antara lain optimalisasi produksi migas domestik untuk menekan defisit neraca migas, percepatan pengembangan energi baru terbarukan sesuai RUKN dan RUPTL, serta perluasan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai.
Selain itu, diversifikasi sumber pasokan dan jalur logistik energi juga menjadi fokus untuk meningkatkan ketahanan terhadap potensi gangguan geopolitik.
Ke depan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus mengoordinasikan kebijakan energi dan fiskal secara terintegrasi guna menjaga momentum ketahanan energi nasional, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha.
[Redaktur: Jupriadi]
