Dari perspektif ekonomi makro, jika masyarakat merasa dampak kebijakan harga BBM makin dirasa berat, maka masyarakat pun harus berani melakukan review terhadap seluruh pengeluarannya.
Misalnya, untuk golongan rumah tangga menengah bawah (rumah tangga miskin) prevalensi konsumsi rokoknya harus diturunkan. Mengingat, berdasar data BPS dan data Susenas, indeks pengeluaran rumah tangga miskin untuk membeli rokok sangat tinggi, yakni mencapai 10-11 persen dari total pengeluarannya.
Baca Juga:
Pemerintah Perkuat Koordinasi, Pastikan Kapal RI Aman Melintasi Selat Hormuz
Sedangkan untuk membeli lauk pauk hanya 3 persen saja. Ini fakta sosiologis yang sangat paradoks, bahkan ironis.
Kecamuk perang di Timur Tengah, belum jelas kapan akan berakhir. Alih alih malah makin membara. Sementara konsumsi BBM terus berjalan, cadangan BBM makin menipis, tersebab pasokan BBM dari impor makin terkikis. Harus ada langkah kebijakan yang cepat, akurat dan komprehensif.
Masyarakat pun harus bersiap dengan berbagai perubahan perilaku guna memitigasi penggunaan BBM dan gas elpiji. Mayoritas negara di Asia terdampak oleh perang di Timur Tengah, dan telah melakukan perubahan kebijakan yang signifikan terkait kebijakan BBM di negaranya. Tinggal pemerintah Indonesia yang masih bergeming.
Baca Juga:
Konsumsi BBM Pertamax Series Naik Signifikan Saat Lebaran
Tetapi di sisi lain, fenomena krisis energi juga tidak adil jika sepenuhnya dibebankan pada masyarakat, terutama jika berdimensi pada harga, maupun pembatasan pasokan dan konsumsi.
Seharusnya pemerintah juga bersikap adil, misalnya dengan melakukan aksi penghematan dan revisi anggaran, yakni merevisi anggaran untuk MBG (Makan Bergizi Gratis).
Program MBG harus lebih terarah, misalnya untuk area terluar, tertinggal, dan terdapan saja. Atau dialokasikan untuk kelompok pelajar dari golongan menengah bawah saja.
