“Kalau UMKM naik kelas, maka lapangan kerja akan tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, dan ketahanan ekonomi nasional ikut menguat. Ini bukan hanya soal perbankan, tetapi tentang desain besar ekonomi kerakyatan Indonesia,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan pembiayaan UMKM perlu diintegrasikan dengan pengembangan kawasan aglomerasi ekonomi baru agar pertumbuhan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Baca Juga:
Investasi IKN Tembus Rp72 Triliun, MARTABAT Prabowo-Gibran: Dunia Mulai Percaya Masa Depan Nusantara
Dia menilai konektivitas pembiayaan, infrastruktur, dan distribusi pasar akan menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi nasional pada era pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Ke depan Indonesia membutuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang saling terhubung. UMKM harus menjadi tulang punggung ekosistem itu, bukan hanya pelengkap,” kata Tohom.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rahayu Puspasari, mengatakan pemerintah bersama BPI Danantara masih mematangkan pembahasan internal terkait rencana pengalihan PNM dan PT Geo Dipa Energi.
Baca Juga:
Komitmen Kabareskrim Polri Memberantas Mafia BBM Dikangkangi di Jambi, 2 Truck BBM Ilegal Diduga Milik Asri DPO Kembali Diamankan Di Tebo
Pemerintah juga tengah mengkaji penguatan pembiayaan ultra mikro melalui penurunan bunga PNM Mekaar menjadi 8 persen sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
