Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN yang ditutup dapat mencapai sekitar 800 entitas hingga akhir tahun.
Tohom menilai perampingan jumlah BUMN dapat meningkatkan efisiensi apabila disertai pembentukan struktur usaha yang lebih sederhana, terukur, dan mudah diawasi.
Baca Juga:
Pegunungan Papua Simpan Harta Karun Raksasa, BRIN dan TNI Temukan Cadangan Emas
“Jumlah perusahaan yang terlalu banyak dapat menciptakan rantai birokrasi panjang, biaya tinggi, tumpang tindih usaha, serta ruang pengawasan yang semakin sulit dikendalikan,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa reformasi BUMN harus dikaitkan dengan pembangunan wilayah agar aset perusahaan negara memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“BUMN harus hadir sebagai penggerak konektivitas, perumahan, transportasi, energi, pangan, dan kawasan industri sehingga pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi lama,” katanya.
Baca Juga:
Aspirasi Warga Termasuk dari TikTok, Prabowo Pastikan Akan Ditindaklanjuti
Ia menilai konsep aglomerasi membutuhkan peran BUMN yang kuat untuk membangun jaringan infrastruktur antardaerah dan mempercepat terbentuknya pusat pertumbuhan baru.
“BUMN dapat menjadi penghubung antara kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah melalui pembangunan yang terintegrasi, bukan proyek yang berdiri sendiri dan kehilangan manfaat jangka panjang,” ucap Tohom.
Presiden Prabowo juga mendorong BUMN, BUMD, koperasi, UMKM, serta perusahaan swasta bekerja secara berkesinambungan dalam kerangka Indonesia Incorporated.
