Beberapa pemimpin negara tersebut dituduh melakukan korupsi. Selain itu, ada beberapa kali upaya untuk memakzulkan mereka. Ada juga pemimpin yang masa jabatannya dipersingkat.
Pengunduran diri menteri-menteri kabinet memunculkan pertanyaan apakah pemerintahan Boluarte akan berumur panjang.
Baca Juga:
Deddy Sitorus Kritik Pemda Naikkan Pajak PBB Tingkatkan PAD Cepat
Boluarte, yang sebelumnya menjabat wakil presiden, diambil sumpahnya sebagai Presiden Peru pada 7 Desember setelah Castillo dicopot dari posisi itu.
Castillo terdepak melalui hasil pemungutan suara di kongres, beberapa jam setelah ia berusaha membubarkannya.
Kongres Peru pada Jumat menolak usulan soal reformasi konstitusional, yang merupakan salah satu tuntutan utama para pengunjuk rasa.
Baca Juga:
PBB Kecam Israel karena Izin Keamanan Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Reformasi konstitusional itu sebelumnya diharapkan bisa membuat pemilihan presiden terselenggara pada Desember 2023.
Pemerintah Boluarte pada Rabu (14/12) mengumumkan keadaan darurat dan memberi wewenang khusus kepada kepolisian serta membatasi kebebasan, termasuk untuk berkumpul.
Namun, langkah itu tampaknya tidak terlalu berhasil dalam membendung rangkaian unjuk rasa.[zbr]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
