Jumlah tersebut hampir empat kali lebih banyak dibandingkan keseluruhan perkara yang diajukan sepanjang pemerintahan Joe Biden.
Berbeda dengan praktik sebelumnya, sebagian gugatan kini juga ditangani langsung oleh kantor-kantor jaksa federal di berbagai negara bagian sehingga menunjukkan adanya peningkatan alokasi sumber daya pemerintah.
Baca Juga:
Kekayaan Trump Melesat dari Kripto, Panen Duit Jumbo Rp25 Triliun dalam Setahun
Mayoritas perkara berkaitan dengan dugaan pemberian keterangan palsu atau penyembunyian fakta penting saat proses naturalisasi berlangsung.
Kasus-kasus tersebut meliputi pelanggaran seksual, penipuan elektronik, peredaran narkoba, penggunaan identitas palsu, hingga dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang maupun dukungan terhadap organisasi teroris seperti Al-Qaeda dan Al-Shabaab.
Meskipun demikian, sejumlah akademisi menilai substansi perkara yang diajukan sebenarnya tidak jauh berbeda dibandingkan pemerintahan terdahulu.
Baca Juga:
Trump Mulai Jengkel ke Netanyahu, Sebut Israel Bisa Gagalkan Damai AS-Iran
Menurut mereka, perbedaan terbesar justru terletak pada skala pengerahan sumber daya yang membuat jumlah perkara meningkat tajam.
Denaturalisasi selama ini dikenal sebagai salah satu proses hukum paling kompleks dalam sistem imigrasi Amerika Serikat.
Setiap perkara dapat berlangsung bertahun-tahun karena membutuhkan pembuktian rinci, proses discovery yang luas, persidangan, hingga kemungkinan banding.
