"Apa yang dilakukan Beijing sebenarnya bukan tentang mediasi langsung. Lebih tepatnya, memfasilitasi gencatan senjata," ujarnya, dikutip CNBC International, Jumat (10/4/2026). "Dari perspektif itu, tidak ada yang berubah dalam kebijakan luar negeri Beijing."
Menurut Liu, perhatian utama China justru terletak pada dampak ekonomi global dari konflik tersebut. Sebagai ekonomi berbasis ekspor, China sangat rentan terhadap gangguan perdagangan internasional. Tahun lalu, ekspor bersih menyumbang sekitar sepertiga dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut.
Baca Juga:
Sepakat Gencatan Senjata, Trump Batal 'Ratakan' Iran
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva juga memperingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi global tetap akan melambat meski gencatan senjata tercapai, terutama karena ketidakpastian di Selat Hormuz.
Selat ini merupakan jalur vital yang menangani sekitar 20% pasokan minyak global. Bagi China, jalur tersebut penting karena hampir setengah impor minyak lautnya melintasi kawasan itu, meski hanya menyumbang sekitar 6,6% dari total konsumsi energi nasional.
Direktur studi politik internasional Akademi Ilmu Sosial China, Zhao Hai, menyebut negaranya menghadapi tekanan besar akibat lonjakan biaya energi.
Baca Juga:
Pemimpin Gereja Katolik Paus Leo XIV Serukan Dunia Hentikan Perang
"China menghadapi tekanan besar karena biaya energi yang meningkat pesat, dan berharap Selat Hormuz segera dibuka kembali," ujarnya.
Data menunjukkan, harga bensin di China melonjak 11% pada Maret dibanding bulan sebelumnya. Pemerintah bahkan telah menaikkan harga bensin domestik dua kali dalam enam minggu, dengan total kenaikan 1.580 yuan per metrik ton atau setara sekitar US$0,60 per galon.
Kenaikan ini turut menekan margin industri manufaktur, memperbesar tekanan harga di sektor produksi.
