WahanaNews.co | Koalisi organisasi nirlaba Forests and Finance membeberkan data terkini soal pembiayaan korporat di seluruh dunia, yang dinilai berisiko tinggi terhadap hutan.
Rahmawati Retno Winami dari Forests and Finance mengatakan, investor secara global menyimpan USD 41,5 miliar dalam bentuk obligasi dan saham yang merisikokan hutan, per 2021.
Baca Juga:
Pesawat yang Ditumpangi Wapres Malawi Hilang, Diduga Jatuh di Hutan
Menurutnya, sejak Perjanjian Paris atau Paris Agreement pada tahun 2015 hingga tahun 2020, perbankan global telah menggelontorkan kredit sebesar USD 238 milar untuk 186 perusahaan penghasil komoditas yang merisikokan hutan di seluruh dunia.
Dia menjelaskan, untuk level Asia Tenggara, nilainya mencapai USD 26,6 miliar. Di mana investornya adalah Pemerintah Malaysia, manajer aset Amerika Serikat, dana pensiun Jepang dan Korea Selatan, Singapura, serta Hong Kong.
"Dari 10 besar investor di Asia Tenggara, lima investor di antaranya berasal dari Malaysia
yang menurut kami merisikokan hutan,” ujar Rahmawati di Jakarta dalam keterangannya, Senin (4/4/2022).
Baca Juga:
DLH Palangka Raya Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Potensi Karhutla
Adapun perusahaan-perusahaan yang dibiayai oleh investor tersebut di antaranya Sime Darby, IOI dan Batu Kawan serta perusahaan karet Top Glove.
Sedangkan kreditur terbesarnya ialah perbankan dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Jepang.
Kreditur yang merupakan perbankan Indonesia itu meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), dan Bank Negara Indonesia (BNI)
Rahmawati menuturkan data tersebut diperoleh dari laporan perusahaan, baik laporan tahunan, interim, triwulanan, dan publikasi perusahaan lainnya, lalu pengajuan daftar perusahaan, serta laporan media dan analis.
Dari sekitar 300 perusahaan yang diteliti, hanya 230 perusahaan yang memiliki pembiayaan yang dapat diidentifikasi baik dari penyandang dana, hingga tanggal efektifitas pembiayaan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia Edi Sutrisno menjelaskan, saat ini deforestasi di Indonesia masih belum berhenti, meskipun angkanya sedikit berkurang.
Sebab, lembaga jasa keuangan masih bersedia mengucurkan dananya untuk membiayai proyek deforestasi tanpa melalui due diligence yang serius.
"Pemerintah Indonesia mencanangkan konsep green economy. Kita punya taksonomi hijau yang baru saja diluncurkan. Sejauh ini, indeks ESG (Environmental, Social, and Governance) kita belum naik," kata Edi.
"Sehingga kita belum terlalu yakin investasi hijau itu akan masuk Indonesia, ini tantangan bagi kita semua. Kita tidak bisa mengatakan hentikan pembiyaan, karena pembangunan butuh pembiayaan, tapi kita juga tidak mau ada pembiyaan yang merisikokan ruang ruang hidup," sambungnya .
Untuk diketahui, Koalisi Forest and Finance Koalisi Forest and Finance terdiri dari sejumlah organisasi nirlaba, yaitu Rainforest Action network, TuK Indonesia, Profundo, Amazon Watch, Reporter Brasil, Bank Track, Sahabat Alam Malaysia dan Friends of the Earth Amerika Serikat.
Koalisi tersebut sudah dan sedang mendorong kebijakan lembaga jasa keuangan untuk bisa mencegah pendanaan terhadap bisnis (debitur) yang mengakibatkan masalah sosial dan kerusakan lingkungan. [qnt]
