WAHANANEWS.CO, Jakarta - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar sidang khusus atas permintaan mendesak Amerika Serikat (AS) untuk membahas eskalasi krisis yang terus memburuk di Iran.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, dengan fokus pada perkembangan situasi yang telah berlangsung sejak 28 Desember 2025.
Baca Juga:
Pemerintah Indonesia Sambut Resolusi DK PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza
Sidang tingkat tinggi itu tidak hanya menjadi forum pembahasan kondisi terkini di Iran, tetapi juga diwarnai ketegangan diplomatik antara delegasi Amerika Serikat dan Iran.
Perdebatan terbuka terjadi antara Perwakilan Tetap AS untuk PBB, Mike Waltz, dan Wakil Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Gholamhossein Darzi, yang saling melontarkan tudingan keras di hadapan anggota Dewan Keamanan.
Dalam pernyataannya, delegasi AS menilai pemerintah Iran saat ini berada dalam posisi yang semakin rapuh dan dinilai takut terhadap tekanan rakyat yang turun ke jalan.
Baca Juga:
Israel Tak Senang DK PBB Mengheningkan Cipta untuk Ebrahim Raisi
Washington juga menuduh otoritas Iran telah menyebarkan informasi yang menyesatkan terkait kondisi di dalam negeri.
“Iran mengatakan siap untuk berdialog, tetapi tindakannya menunjukkan sebaliknya. Ini adalah rezim yang memerintah melalui penindasan, kekerasan, dan intimidasi, dan telah mengacaukan Timur Tengah selama beberapa dekade,” kata Dubes Mike dalam pertemuan.
Waltz menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memiliki komitmen kuat untuk mengambil langkah tegas dalam merespons situasi di Iran.
Ia menyebut, pemerintah AS telah menyiapkan berbagai opsi untuk menghentikan kekerasan yang menurutnya telah berkembang menjadi aksi pembantaian.
“Presiden Trump adalah seorang yang bertindak, bukan hanya banyak bicara seperti yang kita lihat di PBB. Dia telah menjelaskan semua opsi tersedia untuk menghentikan pembantaian, dan tidak ada yang lebih tahu hal itu selain kepemimpinan rezim Iran,” ujar Waltz menekankan.
Menanggapi pernyataan tersebut, Wakil Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, Gholamhossein Darzi, menyampaikan keberatan keras atas langkah AS yang mengajukan pertemuan Dewan Keamanan.
Ia menilai permintaan sidang tersebut sebagai upaya Amerika Serikat untuk menutupi peran dan keterlibatannya dalam situasi yang terjadi di Iran.
“Sangat disayangkan bahwa perwakilan rezim Amerika Serikat yang meminta pertemuan ini hari ini telah menggunakan kebohongan, distorsi fakta, dan disinformasi yang disengaja. Untuk menyembunyikan keterlibatan langsung negaranya dalam mengarahkan kerusuhan di Iran menuju kekerasan,” ucap Darzi.
Darzi menegaskan bahwa Iran secara tegas menolak seluruh tuduhan yang disampaikan Amerika Serikat.
Menurutnya, gambaran yang disampaikan AS dalam forum Dewan Keamanan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.
“Rekayasa AS tentang pembunuhan demonstran yang tidak masuk akal tidak mencerminkan realitas di lapangan, juga tidak akan menutupi kejahatan Amerika terhadap rakyat Iran. Tuduhan bahwa pemerintah Republik Islam Iran telah membunuh demonstran damai adalah distorsi fakta di lapangan,” kata Darzi.
Lebih lanjut, Darzi menjelaskan bahwa pasukan keamanan Iran saat ini menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang disebut memiliki pola dan metode serangan mirip ISIS, serta kelompok separatis bersenjata yang didanai dan dipersenjatai oleh sejumlah pihak asing.
Ia menuding Israel sebagai salah satu entitas yang terlibat dalam mendukung kelompok tersebut.
Menurut Darzi, kelompok-kelompok itu secara sengaja menargetkan warga sipil dan aparat penegak hukum dengan tujuan memicu konflik internal, memperbesar instabilitas, dan menciptakan alasan bagi terjadinya intervensi asing terhadap Iran.
Menanggapi isu pembatasan akses internet, Darzi membantah keras tuduhan bahwa kebijakan tersebut dilakukan untuk menutupi pelanggaran terhadap warga sipil.
Ia menegaskan bahwa langkah itu bersifat sementara dan semata-mata demi menjaga keamanan nasional.
“Klaim bahwa pembatasan internet diberlakukan untuk menyembunyikan bahaya terhadap rakyat kami sendiri juga salah. Sebaliknya, pembatasan sementara diperlukan untuk melindungi bangsa Iran dari operasi jahat yang dilakukan oleh agen asing, termasuk agen Israel, terhadap keamanan bangsa,” ucap Darzi menjelaskan.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
