WahanaNews.co | Sekjen
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak militer Myanmar mengakhiri
penindasan dan membebaskan ratusan orang yang ditahan. Dia ingatkan militer
Myanmar untuk menghormati HAM.
Baca Juga:
Presiden Abbas: Pertimbangkan Ulang Hubungan dengan AS Setelah Veto PBB
"Hari ini, saya
meminta militer Myanmar untuk segera menghentikan penindasan. Bebaskan para
tahanan. Akhiri kekerasan. Hormati Hak Asasi Manusia (HAM), dan keinginan
orang-orang yang diungkapkan dalam pemilihan baru-baru ini," kata Guterres
yang dikutip, Selasa (23/2).
Guterres mengatakan, melemahnya demokrasi di Myanmar
merupakan pelanggaran serius. Sebab, penindasan dan penangkapan terus terjadi.
"Kami melihat melemahnya demokrasi, penggunaan kekuatan
brutal, penangkapan sewenang-wenang, penindasan dalam semua manifestasinya.
Pembatasan ruang sipil," ujarnya.
Baca Juga:
AS Cegah Palestina Gabung PBB, China: Akan Terus Diingat Sejarah
"Serangan terhadap masyarakat sipil. Pelanggaran serius
terhadap minoritas tanpa akuntabilitas, termasuk apa yang disebut pembersihan
etnis dari populasi Rohingya. Daftarnya terus berlanjut," lanjut Guterres.
Sebelumnya sejumlah negara yang tergabung dalam kelompok
Quad yakni Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia mengecam tindakan
kudeta yang terjadi di Myanmar.
Mereka menolak segala upaya untuk mengganggu status quo
dengan paksa dan berharap demokrasi harus dipulihkan dengan cepat di Myanmar.
"Kami semua sepakat tentang perlunya segera memulihkan
sistem demokrasi (di Myanmar)," kata Menlu Jepang Toshimitsu Motegi Jumat
(19/2) usai kelompok Quad mengadakan pertemuan secara virtual.
"Saya tegaskan, dengan tantangan tatanan internasional
yang terus berlanjut di berbagai bidang, peran kita negara-negara yang berbagi
nilai-nilai dasar dan sangat berkomitmen untuk memperkuat tatanan internasional
yang bebas dan terbuka berdasarkan rule of law," tambah dia. [qnt]