Presiden Jokowi pun menyerukan negara G7 dan G20 agar bersama-sama mengatasi krisis pangan yang saat ini mengancam rakyat di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrem. Negara G7 perlu untuk mengintegrasi ekspor gandum Ukraina dan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok global.
Tidak ketinggalan Presiden Jokowi menekankan komunikasi secara proaktif kepada publik dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi.
Baca Juga:
Sherpa G20 Indonesia Pimpin Perundingan Sebagai Perjalanan Akhir Presidensi G20 Brasil
"Sebanyak 323 juta orang di tahun 2022 ini, menurut World Food Programme, terancam menghadapi kerawanan pangan akut. G7 dan G20 memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi krisis pangan ini. Mari kita tunaikan tanggung jawab kita, sekarang, dan mulai saat ini," tegas Presiden Jokowi.
Selain berkomunikasi ke G7, Rusia dan Ukraina, Indonesia juga perlu mendekati AS dengan pendekatan ASEAN. Indonesia sendiri akan menjadi ketua ASEAN pada 2023.
AS membutuhkan Indonesia dan ASEAN untuk tujuannya menyukseskan rencana "Indo-Pacific Framework". Rencana pemerintahan Biden di Asia memerlukan dukungan Indonesia agar berhasil.
Baca Juga:
Menkeu Lakukan Diskusi Strategis tentang Pembiayaan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan
Indonesia bisa menyampaikan ini bersama negara ASEAN lain yang juga menghadapi permasalahan serupa, seperti Thailand yang menjadi tuan rumah pertemuan APEC 2022. Peran Indonesia, baik di G20 maupun bobotnya di ASEAN menjadikannya vital bagi AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua I Bidang Sherpa Track Presidensi G20 Indonesia Airlangga Hartarto pernah menulis di satu harian nasional bahwa G20 perlu diubah pendekatannya, dari toko obrolan (talking shop) menjadi parade aksi (parade of actions) yang mempertimbangkan berbagai kepentingan bersama, "network interdependence" dan keuntungan bersama.
Pembahasan dampak ekonomi dari krisis Ukraina, menurut Airlangga, tidak terhindarkan dalam forum G20. Namun, presidensi Indonesia tetap akan mengedepankan berbagai penyelesaian terhadap tiga agenda prioritas.
