Menurut dia, perubahan itu mencakup sistem pembayaran kepada para tahanan dan keluarga mereka, sebuah kebijakan yang sebelumnya mendapat sorotan tajam dari Amerika Serikat dan Israel.
"Reformasi ini termasuk gaji untuk para tahanan, yang telah kami sepakati dengan AS dan mendapat persetujuan dari mereka," ujarnya.
Baca Juga:
Harapan Perdamaian Gaza, Hamas Minta Ini ke Israel
Abbas sempat mengumumkan mekanisme baru pembayaran itu pada Februari lalu setelah mendapat tekanan dari Washington dan Tel Aviv yang menilai dana tersebut bisa digunakan untuk mendukung aksi kekerasan.
Sejumlah pejabat Palestina saat itu mengkritik langkah tersebut, menilai reformasi itu sebagai bentuk tekanan politik yang dipaksakan dari luar.
Dalam bagian lain wawancara, Abbas menegaskan bahwa reformasi tidak hanya dilakukan pada satu sektor, tetapi mencakup pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan keamanan demi menunjukkan kapasitas Otoritas Palestina sebagai institusi yang bisa dipercaya.
Baca Juga:
Relawan Global Sumud Flotilla Dipaksa Minum Air Toilet dan Tak Makan 3 Hari
"Sebagian telah selesai, sebagian lainnya masih berjalan, hingga Otoritas Palestina dapat menjadi model yang mampu terus memimpin rakyat Palestina," ujarnya.
Trump bersama sejumlah pemimpin dunia dan lembaga internasional sebelumnya telah mendesak Abbas untuk mempercepat reformasi dalam struktur pemerintahan Palestina untuk memperkuat legitimasi politik di mata internasional.
Dalam rencana 20 poin yang digagas Trump, disebutkan bahwa pembangunan Gaza dan proses reformasi Otoritas Palestina menjadi syarat penting bagi terbukanya jalan menuju pengakuan kenegaraan Palestina secara penuh oleh komunitas global.
