Selain itu, Trubus berpandangan kementerian dan lembaga juga harus ikut berperan dalam membantu penanganan masalah polusi udara. Dengan kolaborasi yang tepat bersama pemerintah daerah, diharapkan hal tersebut akan menciptakan sesuatu kebijakan jangka panjang.
"Menurut saya kesigapan DPR yang mendorong Pemerintah untuk jangka menengah dan jangka panjang perlu ada suatu kebijakan regulatif. Nantinya bisa dipakai bersama-sama untuk melihat solusi jangka panjang ini memang terus meningkat secara tajam," urai Trubus.
Baca Juga:
Kementerian PU Siap Hadapi Mobilitas Masyarakat Saat Nataru 2025
Trubus pun memberi contoh, penanganan kualitas udara di berbagai negara besar tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat. Ia menyebut negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan memerlukan waktu bertahun-tahun guna menciptakan kualitas udara yang baik bagi warganya. Ia berharap DPR dapat terus memberi tekanan kepada Pemerintah.
"Karena DPR itu kan merupakan representasi dari publik, sehingga punya kewenangan dan punya hak juga yang sangat strategis. Dalam hal ini untuk mengingatkan kepada Pemerintah yang selama ini memang cendrung abai atau kurang perhatian dalam memandang soal polusi," jelas Trubus.
Trubus mengingatkan bahwa negara harus menjamin kesehatan warga, dengan fokus dalam penanganan polusi udara. Sebab dampak negatif yang dibuat oleh buruknya kualitas udara merupakan masalah kesehatan yang terus menghantui masyarakat.
Baca Juga:
Pj Bupati Abdya Sunawardi Hadiri Rapat Kerja dan Dengar Pendapat DPR RI
"Yang harus dilindungi itu kan warganya jadi dengan demikian maka kebijakan ya lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bukan persoalan bagaimana kondisi yang terkait dengan sumber-sumber udara itu sendiri," tukasnya.
[Redaktur: Zahara Sitio]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
