Hasil investigasi tersebut kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan standar keamanan pangan di seluruh SPPG.
Menurutnya, langkah cepat sangat penting agar kejadian serupa tidak kembali terulang, terutama karena cakupan Program Makan Bergizi Gratis terus diperluas dan melibatkan ribuan dapur pelayanan di berbagai daerah.
Baca Juga:
Enam Dokter Internsip Meninggal, Kemenkes Gelar Medical Check Up dan Skrining Kesehatan Jiwa
Dalam kesempatan itu, Menkes juga mengapresiasi respons Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, yang dinilai sigap menerima masukan dan segera mengambil langkah perbaikan.
Ia menyebut koordinasi antara Kemenkes dan BGN berjalan baik demi memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat tetap aman dikonsumsi.
“Saya pribadi melihat sekarang Pak Sudaryono jauh sangat responsif, jauh sangat terbuka. Sehingga kalau dapat masukan itu cepat sekali merespons,” ujar Menkes Budi.
Baca Juga:
Awasi Ketat Dapur MBG, Kerahkan Dokter Sampai Chef Profesional
Budi menambahkan, BGN kini tengah mempercepat pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di seluruh dapur MBG.
Sertifikat tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar kebersihan, sanitasi, dan keamanan pangan sebelum beroperasi secara penuh.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan seluruh dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi diberikan tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 untuk melengkapi persyaratan tersebut.
