Menanggapi perkembangan tersebut, anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendorong agar koordinasi antara kementerian terkait semakin diperkuat.
Ia menilai percepatan pembangunan kawasan pemerintahan di daerah otonomi baru sangat penting untuk memastikan pelayanan publik dan sistem pemerintahan dapat berjalan efektif.
Baca Juga:
Kemkomdigi Terima 362 Masukan Publik untuk Perkuat Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital
“Percepatan pembangunan KIPP merupakan fondasi penting bagi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di DOB. Kehadiran infrastruktur pemerintahan yang representatif akan memperkuat pelayanan publik, mempercepat konsolidasi birokrasi, dan mendukung percepatan pembangunan di Tanah Papua,” ujar Kang Aher dikutip dari fraksi.pks.id, Minggu (08/03/2026).
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode tersebut juga menyampaikan bahwa capaian pembangunan hingga saat ini menunjukkan tren yang positif.
Namun demikian, ia menekankan bahwa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, kementerian teknis, dan pemerintah daerah tetap diperlukan agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.
Baca Juga:
Urgensi Empati dalam Komunikasi Kebijakan Publik
Ia menambahkan, setiap tahap pembangunan perlu didukung dengan perencanaan yang matang, penganggaran yang memadai, serta pelaksanaan teknis yang tepat di lapangan.
Dengan demikian, target penyelesaian pembangunan pada tahun 2028 dapat tercapai tanpa hambatan berarti.
“Aspek kepastian hukum dan dukungan masyarakat setempat menjadi faktor krusial untuk menghindari hambatan yang dapat memperlambat proyek. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan seluruh proses berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari kendala hukum, sehingga KIPP dapat segera difungsikan dan diresmikan oleh Presiden sesuai target,” ungkap Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
