Selain itu, dukungan masyarakat lokal juga dinilai sangat penting dalam menjaga kelancaran pembangunan.
Pemerintah berharap masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dapat berperan aktif dalam mendukung pembangunan tersebut, sehingga berbagai potensi kendala dapat diantisipasi sejak dini.
Baca Juga:
Kemkomdigi Terima 362 Masukan Publik untuk Perkuat Aturan Perlindungan Anak di Ruang Digital
Sebagai mitra kerja pemerintah dalam bidang pemerintahan daerah dan otonomi daerah, Komisi II DPR RI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di Papua, termasuk proyek pembangunan KIPP di empat provinsi baru tersebut.
“Kami di Komisi II DPR RI, khususnya Fraksi PKS, akan terus mengawal dan mendorong percepatan pembangunan di Papua sebagai komitmen bersama. Dengan koordinasi yang solid dan dukungan seluruh pihak, target tahun 2028 dapat tercapai demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” demikian tutup Kang Aher.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
