WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi XIII, Franciscus Maria Agustinus Sibarani, mendorong pemberian tunjangan serta peningkatan sarana dan prasarana bagi petugas pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Ia menegaskan, penguatan pengawasan keimigrasian menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan negara serta memastikan kepastian hukum, seraya menyoroti beratnya tantangan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan.
Baca Juga:
Thailand-Kamboja Bentrok, Dua Pos Perbatasan Ditutup Sementara
“Karena itu, kami di Komisi XIII memandang dukungan sarana-prasarana dan tunjangan terhadap petugas di wilayah perbatasan harus menjadi prioritas,” kata Sibarani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (12/4/2026).
Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat.
Ia menilai, meningkatnya lalu lintas orang belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan di lapangan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis berat.
Baca Juga:
Kerja Sama Indonesia-Filipina, Patroli Philindo Pastikan Laut Perbatasan Aman dari Ancaman
“Di satu sisi, arus lalu lintas orang semakin meningkat. Namun di sisi lain, kapasitas pengawasan belum sepenuhnya mampu mengimbangi,” ujarnya.
Menurutnya, panjang perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia yang mencapai lebih dari 1.000 km menjadi tantangan tersendiri.
Untuk menjangkau sejumlah titik, petugas harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalan berbatu, medan berlumpur, kawasan hutan, hingga jalur sungai.
